Simak Fokus Iftitah di 100 Hari Pertama Kerja Sebagai Menteri Transmigrasi

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, berkomitmen untuk mengatasi masalah transmigrasi sebagai prioritas utama dalam 100 hari kerjanya.

Salah satu kegiatan yang menjadi fokus Iftitah adalah melakukan inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi di seluruh Indonesia.

“Kami akan melakukan revitalisasi kawasan yang belum dimanfaatkan optimal,” jelasnya dalam siaran persnya, yang dikutip Holopis.com kembali pada Sabtu (2/11).

Iftitah menjelaskan, bahwa terdapat 3,1 juta hektare HPL yang telah diberikan kepada para transmigran dalam bentuk Surat Hak Milik (SHM).

“Sisanya masih menjadi tanggung jawab Kementerian Transmigrasi, dan itulah yang harus kami kelola serta pertanggungjawabkan kepada negara,” ujarnya.

Untuk mencapai revitalisasi kawasan transmigrasi demi optimalisasi HPL, ia mengajak seluruh jajaran bekerja secara maksimal.

Mentrans Iftitah menyatakan bahwa anggaran bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan dalam mencapai visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Transmigrasi.

Dia menyebutkan, kementerian atau lembaga dapat mengambil langkah strategis dengan melibatkan pihak-pihak terkait serta meningkatkan kualitas SDM dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Ia pun mengaku yakin, dengan pendekatan ini, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada pidato pelantikan akan tercapai.

“Dengan anggaran terbatas, kami tetap melakukan yang terbaik untuk meningkatkan ekonomi dan mendukung visi besar beliau,” ujar Mentrans Iftitah.

Ia juga mengingatkan jajarannya untuk tidak mengeluhkan keterbatasan anggaran karena mereka sudah dibekali pengetahuan. Menurutnya, mindset para jajaran perlu diubah agar kementerian tidak hanya meminta tetapi juga mampu mengelola sumber daya yang ada.

“Kita harus menjadi lembaga yang dipercaya Presiden,” tambahnya.

Sebagai informasi, anggaran Kementerian Transmigrasi pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp 92 miliar. Anggaran ini dianggap kecil dibandingkan kebutuhan luas kawasan transmigrasi yang ada, terutama jika dibandingkan dengan anggaran era Presiden Soeharto yang mencapai Rp 5,4 triliun.