Categories: Profil

Profil Arrmanatha Christiawan Nasir, Diplomat Puluhan Tahun, Kini Jadi Wakil Menteri Luar Negeri

Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir. [Foto: Wikipedia]

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sejak tanggal 21 Oktober 2024, nama Arrmanatha Christiawan Nasir menjadi sorotan lantaran ia telah dipilih sebagai salah satu Wakil Menteri Luar Negeri yang tergabung di dalam jajaran Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Arrmanatha Christiawan Nasir atau yang kerap dipanggil Tata ini adalah seorang diplomat yang lahir di Bangkok, Thailand, pada 30 Desember 1971. Selama 20 tahun karirnya, Arrmanatha telah menjadi Perwakilan Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Latar Belakang Pendidikan

Arrmanatha memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan dari berbagai universitas ternama di dunia. Ia mengawali pendidikan sarjana (S1) di Universitas Buckingham, Inggris, di bidang ekonomi dan melanjutkan pendidikan pascasarjana untuk meraih gelar magister (S-2) di Universitas Leicester dan juga lulus sebagai Magister Sains (M.Si) di Universitas Indonesia.

Karir Politik

Selama kariernya di Kementerian Luar Negeri, ia pernah ditugaskan di Organisasi Perdagangan Dunia sebagai sekretaris kedua/negosiator, kemudian menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pertanian di Direktorat Perdagangan, Industri, dan Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Luar Negeri.

Pada 2010–2011, ia didaulat menjadi penasihat ekonomi untuk Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-65 dan melanjutkan kariernya sebagai Sekretaris Pertama pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Tata merupakan juru bicara Kementerian Luar Negeri pada tahun 2014 hingga 2019, sebelum dilantik sebagai Duta Besar RI untuk Prancis oleh Presiden Joko Widodo.

Sekelumit pengalamannya dalam bidang diplomatik membuatnya terbiasa dengan pengambilan keputusan dan pola administrasi di Kementerian Luar Negeri sehingga pemilihannya sebagai Wamenlu RI dipercaya mampu memberikan jaring pengaman bagi pengambilan keputusan terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia di masa mendatang.