HOLOPIS.OM, JAKARTA – Sebelum Rachmat Pambudy dilantik sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas di Kabinet Merah Putih, ia merupakan salah satu anggota tim pakar Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.
Rachmat Pambudy merupakan menantu dari Letjen TNI (Purn.) Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) era Soeharto yang menjabat selama dua periode yakni dalam Kabinet Pembangunan V (1988–1993) dan Kabinet Pembangunan VI (1993–1998).
ini bukan pertama kalinya ia berada dalam pemerintahan, sebelumnya menjadi pejabat struktural di Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian saat Abdurrahman Wahid menjadi Presiden menggantikan BJ Habibie.
Pria kelahiran Yogyakarta 23 Desember 1959 ini, juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Bulog.
Guru Besar IPB ini juga terjun ke dunia korporasi, dengan menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) Tbk sejak 2018.
NSS salah satu produsen minyak kelapa sawit terkemuka di Indonesia, yang mengelola perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah.
Dirinya juga aktif dalam organisasi, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bersama Prabowo.
Rachmat juga pernah tercatat sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU).
Dirinya pernah diajukan Prabowo Subianto, sebagai Menteri Menteri Pertanian d era Presdien SBY (Susilo Bambang Yudhoyono).
Namun, kesempatan tersebut pupus karena saat itu Partai Gerindra memutuskan untuk tidak bergabung dengan pemerintahan SBY pada 2009-2014.
Latarbelakang Pendidikan
Rachmat menyelesaikan jenjang S1 nya, di Fakultas Peternakan IPB. Msih dikampus yang sama,ia melanjutkan ke jenjang S2 dan meraih gelar magister di bidang Komunikasi Pembangunan.
Sementara gelar doktoralnya ia dapatkan di bidang Penyuluhan Pembangunan dari kampus yang sama pula.
Prredikat guru besar yang disandangnya, didapatkan pada tahun 2022 melalui orasi ilmiah bertajuk “Transformasi dari Petani Menjadi Wiratani (Agripreneur): Strategi Kebangkitan Ekonomi Inklusif Indonesia”.
