Daftar Pembagian Mitra Kerja 13 Komisi di DPR RI

HOLOPIS.COM, JAKARTA – 13 Komisi telah ditetapkan oleh DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat), dalam rapat paripurna yang dilakasanakan, Selasa (22/10).

Selain itu, ditetapkan juga ruang lingkup dan mitra kerja 13 komisi yang ada di lembaganya.

“Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada anggota sidang dewan yang terhormat, apakah ruang lingkup tugas dan mitra Komisi I sampai dengan XIII dan Badan Anggaran DPR tersebut dapat disetujui?” tanya ketua DPR RI, Puan Maharani.

“Setuju,” jawab para anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna.

Berikut ini daftar 13 komisi DPR dan Badan Anggaran beserta pembagian mitra kerja baik kementerian maupun lembaga.

Komisi I

Ruang lingkup: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika

Mitra kerja:

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Digital
4. Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II

Ruang lingkup: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur

Mitra kerja:

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
11. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Komisi III

Ruang lingkup: Penegakan Hukum

Mitra kerja:

1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV

Ruang lingkup: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

Mitra kerja:

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V

Ruang lingkup: Infrastruktur dan Perhubungan

Mitra kerja:

1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)