HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Advokasi Indonesia Raya, Fadli Rumakefing menilai bahwa Bahlil Lahadalia sebenarnya adalah benalu dalam pemerintahan. Hal ini karena menurutnya, belum genap satu minggu pasca Pelantikan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo-Gibran,muncul polemik yang terucap dari mulut Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut yang menyoal posisi Ketua MPR RI.
“Bahlil Lahadalia berkicau dalam sambutannya di acara Tasyakuran HUT ke-60 Partai Golkar. Ia mengatakan bahwa posisi Ketua MPR RI yang sekarang diisi oleh Sekjen Partai Gerindra (Ahmad Muzani) adalah hasil dari barter, karena itulah Golkar mendapat penambahan kuota di Kabinet Merah Putih yang sebelumnya hanya lima kini menjadi delapan menteri dan tiga wamen,” kata Fadli dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Rabu (23/10).
Menurut Fadli, apa yang dinarasikan Bahlil sangat tidak etis. Apalagi ini merupakan bagian dari konsumsi dapur politik di balik politik kolaborasi dan transaksional.
“Membaca narasi yang disampaikan oleh Bahlil, ini sungguh tidak mencirikan sikap kebangsaan dan kenegarawanan sebagai seorang politisi dan juga ketua umum partai,” ujarnya.
Kemudian, jika melihat dari narasi yang dilontarkan oleh Bahlil tersebut, Fadli memandang bahwa Menteri ESDM di Kabinet Merah Putih ini sebenarnya lebih bekerja untuk kepentingan pribadi dan kelompok, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Hal ini mengindikasikan Bahlil hanya mementingkan kepentingan kelompok dan pribadinya diatas kepentingan rakyat, bangsa dan negara dan sangat bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia 5 tahun ke depan,” tukasnya.
Jika ingin tetap menjabat, Fadli sarankan agar Bahlil bisa menjaga etika dan lisan sehingga tidak asal berbicara. Fokus saja dengan tanggung jawab yang diberikan Presiden Prabowo Subianto dan bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Bahlil harusnya lebih mengedepankan kepentingan rakyat diatas segala-galanya. Bukan malah menjadi parasit yang merusak Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran,” sambung Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menegakan bahwa sejak awal sebelum Prabowo melantik jajaran kabinet di pemerintahannya, dirinya pun sudah memberikan catatan kritis, salah satunya kepada sosok Bahlil yang ternyata ikut diundang dalam seleksi menteri untuk Kabinet Merah Putih. Faktanya, Prabowo masih tetap memilih Bahlil untuk mengisi jabatan menteri.
“Dari awal kami sudah mewangi-wanti dan memberi masukan dalam pernyataan kami bahwa orang seperti Bahlil ini perlu didiagnosa. Sebab rakyat sungguh tidak mempercayai wajah seperti ini, karena hanya memikirkan kepentingan kelompok dan pribadi bukan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Fadli menyarankan kepada Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, agar menertibkan kembali Bahlil Lahadalia. Jangan sampai insiden semacam itu terulang dan Kabinet Merah Putih yang dikorbankan.
“Kami meminta ketegasan Presiden Prabowo untuk menertibkan Bahlil Lahadalia agar lebih fokus bekerja membangun bangsa dan negara demi terwujudkan kesejahteraan rakyat bukan malah menyoal posisi Ketua MPR RI,” pungkasnya.
