HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mantan Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju (KIM) Prof Mahfud MD meluruskan interpretasi yang disampaikan Faizal Akbar dalam program ILC, di mana ia menyebut Mahfud sarankan Prabowo tak pakai sosok Menteri dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Menurutnya, apa yang disampaikan Faizal Akbar kurang tepat. “Mas Akbar ini salah,” kata Mahfud MD dalam tweetnya di X @mohmahfudmd, Jumat (18/10).
Ia tak pernah mengatakan bahwa dirinya melarang Prabowo mengangkat menteri dari kabinet
sebelumnya. Sebab, siapa pun yang dipilih menjadi menteri dan pembantu di pemerintahan adalah hak prerogatif Presiden definitif.
“Saya tak prnh bilang agar Pak Prabowo tak mengangkat menteri dari eks kabinetnya Pak Jokowi. Itu hak prerogatif Prabowo,” ujarnya.
Hanya saja, ia sebatas memberikan argumentasi bahwa selayaknya Prabowo tidak melibatkan dan mendudukkan orang-orang yang menjadi lawan politiknya di Pilpres 2024 di kabinet pemerintahannya.
Hal ini itu disampaikan Mahfud sebagai bentuk standar etik politik yang seharusnya dipegang.
“Yang pernah saya bilang, dalam standar etika saya, jabatan di kabinet diberikan kepada yang mendukung Pak Prabowo, bukan diberikan kepada lawan politiknya,” tutur Mahfud MD.
Sekadar diketahui, bahwa sejumlah nama lawan politik Prabowo tampak akan dipilih menjadi Menteri. Sebut saja Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang jelas merupakan rival politik Prabowo di Pilpres 2024 karena berpasangan dengan Anies Baswedan. Saat ini, sosok tersebut masuk dalam bursa calon Menteri yang akan dilantik Prabowo 21 Oktober 2024 mendatang.
Kemudian muncul juga nama politisi PKB lainnya yakni Abdul Kadir Karding. Wajah mantan Sekjen PKB periode 2014-2019 tersebut ikut dalam pembekalan calon menteri di kediaman Prabowo Subianto di Hambang, Bogor beberapa hari yang lalu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap strategi pemerintahan era kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mencapai…
Banyak pasangan yang mencoba berbagai macam aktivitas sex untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya. Namun terkadang banyak…
KPK telah meningkatkan kasus dugaan korupsi pada proyek-proyek di divisi Engineering, Procurement and Construction atau…
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) didesak mengusut indikasi dugaan korupsi terkait penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos)…
Muhammad Said Didu meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk bertanggung jawab atas beban…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan kesempatan amnesti kepada…