Terlibat Skandal Keuangan di Perusahaan BUMN, Erick Thohir Tak Layak Masuk Kabinet Prabowo

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Terpilih Prabowo Subianto dinilai telah mempertaruhkan reputasi baiknya dengan memasukan nama Erick Thohir sebagai kandidat kuat menteri di dalam Kabinetnya. Pasalnya, tidak sedikit kasus dugaan skandal keuangan perusahaan BUMN yang melibatkan adik dari taipan pemilik Adaro Energy, Boy Garibaldi Thohir itu selama memimpin Kementerian BUMN.

“Masa iya, presiden terpilih ingin merendahkan reputasinya yang sedang bagus-bagusnya hanya untuk membela ET (red. Erick Thohir) di kabinet, agar kasus korupsi yang diduga melibatkan dia dan kakaknya di BUMN tidak diusut? Kasus investasi BUMN Telkomsel/TLKM senilai Rp6,4 triliun di GOTO (perusahaan rugi yang juga dimiliki kakak ET) dan kasus Rekind (BUMN Pupuk Indonesia), di mana perusahaannya diduga terlibat, adalah bukti yang banyak diketahui publik. Jika kasus investasi Taspen sebesar Rp1 triliun di reksadana sedang diusut KPK, mengapa yang Rp6,4 triliun dibiarkan begitu saja?” ungkap pegiat media sosial sekaligus pemerhati BUMN, Agustinus Edy Kristianto dalam laman Facebooknya, Selasa (15/10).

Sebelumnya, Ekonom Celios, Bhima Yudhistira menilai, Erick Thohir tidak layak menjadi Menteri di dalam Kabinet Prabowo Subianto, karena banyaknya BUMN yang terpuruk saat adik taipan Boy Thohir tersebut menjabat Menteri BUMN.

“Total kerugian PT Waskita Karya misalnya yang tembus Rp2,15 triliun pada semester I 2024 diikuti oleh BUMN karya lain yang bleeding (berdarah) karena besarnya beban utang. Industri semen terpuruk ditengah maraknya pembangunan infrastruktur. Jadi ada disconnecting antara ramainya pembangunan dengan BUMN semen. Di holding farmasi kondisi tidak kalah buruknya. Anak usaha holding farmasi Indofarma misalnya terjebak pinjol dan fraud. Erick sepertinya tidak layak jadi Menteri di era Prabowo karena terlalu banyak PR yang ditinggalkan,” beber Bhima dalam rilis kepada media, Sabtu (12/10).

Dalam kesempatan terpisah, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, menilai, masuknya nama Erick Thohir ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto lebih kepada bentuk penghargaan.

“Sepertinya penyusunan anggota kabinet banyak diwarnai kompromi, termasuk menghargai kepada mereka yang telah berjasa ikut mengantar Prabowo ke RI-1. Salah satunya Erick Thohir. Dari sudut pandang ini, memang dapat dipahami. Tetapi, secara profesional bisa diperdebatkan dan dipertentangkan,” ujar Anthony.

Saat disinggung terkait dengan rekam jejak Erick Thohir yang kurang baik selama memimpin BUMN, lantaran namanya sering dikaitkan dalam skandal keuangan perusahaan BUMN seperti Rekind dan GoTo, Anthony berpendapat, sejatinya ini menjadi momentum bagi Prabowo Subianto untuk menunjukan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan tidak mengakomodir figur bermasalah di dalam kabinetnya.

“Rakyat akan melihat dan mencatat bagaimana komitmen pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo ini, apakah melindungi koruptor atau menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih,” tandas Anthony.