NIC Desak DPR Bentuk Nomenklatur Badan Intelijen Maritim

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey mendesak DPR RI untuk segera membentuk nomenklatur Badan Intelijen Maritim (BIM) di tengah tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks.

Desakan itu dilakukan Kelrey, karena ia menilai Indonesia sebagai negara maritim, dengan wilayah perairan yang luas dan strategis, perlu mengintegrasikan berbagai upaya pengawasan dan keamanan.

“Indonesia selama ini belum memiliki badan intelijen yang secara spesifik menangani masalah maritim, padahal laut kita sangat luas dan kompleks,” ujar Kelrey dalam keterangan tertulisnya kepada Holopis.com, Rabu (16/10).

Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, lanjutnya, Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan kemaritiman yang signifikan. Misalnya saja soal penangkapan ikan ilegal dan penyelundupan, serta ancaman dari aktor non-negara yang dapat memanfaatkan celah di laut.

“Dengan adanya Badan Intelijen Maritim, kita bisa memperkuat pengawasan, mengumpulkan informasi secara real-time, dan bertindak cepat dalam mencegah atau menindak ancaman yang muncul di wilayah laut kita,” tutur Kelrey.

Sebagai informasi, Nusa Ina Connection yang berfokus pada pengembangan potensi maritim Indonesia, telah lama mendorong peningkatan kapasitas nasional dalam mengelola kekayaan laut.

“Kerja sama lintas lembaga yang lebih solid diperlukan untuk memperkuat perlindungan sumber daya laut Indonesia, dan adanya BIM bisa menjadi katalisator untuk tujuan ini,” tutur Kelrey.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peran BIM dalam menjaga kepentingan ekonomi nasional, terutama di tengah meningkatnya konflik wilayah dan sengketa laut di kawasan Asia Tenggara.

Ia meyakini, BIM akan mampu memberikan informasi yang lebih akurat dan strategis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan maritim yang lebih tangguh.

DPR RI diharapkan dapat merespons inisiatif ini dengan mengadakan pembahasan lintas komisi terkait, melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI AL, serta instansi terkait lainnya guna merumuskan dasar hukum dan operasionalisasi dari Badan Intelijen Maritim.

Kelrey mengaku yakin, dengan dukungan politis yang kuat, pembentukan BIM akan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan daya saing maritim Indonesia di tingkat global.

“Keamanan maritim tidak hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang kemampuan mengantisipasi ancaman sejak dini. Badan Intelijen Maritim akan menjadi ujung tombak dalam strategi ini,” pungkas Kelrey.