Prabowo Komitmen Tingkatkan Penerimaan Negara Tanpa Naikkan Pajak
HOLOPIS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk mendongkrak rasio penerimaan negara.
Rasio penerimaan yang terdiri dari penerimaan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang saat ini di kisaran 12 persen, dalam 5 tahun ke depan akan ditingkatkan menjadi 23 persen.
Adapun dalam upaya peningkatan rasio penerimaan itu, tidak dilakukan dengan cara menaikkan tarif perpajakan, melainkan dengan memperluas objek perpajakan, sehingga semua wajib pajak harus membayar kewajiban pajaknya.
Hashim mengatakan, bahwa Prabowo telah menetapkan Kementerian Penerimaan Negara, menggantikan istilah Badan Penerimaan Negara sebelumnya. Hal itu sebagai bagian dari upaya peningkatan rasio penerimaan negara.
"Badan Penerimaan Negara menjadi Kementerian Penerimaan Negara. Menteri nya sudah ada dan di situ jelas Prabowo akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23 persen dari PDB," ujar Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10) seperti dikutip Holopis.com.
Hashim mengatakan, target Kementerian Penerimaan Negara itu bukanlah hal yang mustahil. Sebab ia mengaku sudah menerima masukan dari Bank Dunia atau World Bank potensi peningkatan penerimaan negara Indonesia, tanpa harus menaikkan tarif perpajakan.
Dia menjelaskan, strategi utama yang akan ditetapkan Kementerian Penerimaan Negara adalah dengan menutup semua celah kebocoran instrumen penerimaan negara dengan memperkuat penegakan hukum di sektor perpajakan.
Dengan strategi tersebut, ia memastikan Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18 persen, dan Vietnam yang bahkan telah mencapai 23 persen dari PDB nya.
"Karena penegakan aturan di Indonesia belum maksimal. Di Kamboja lebih maksimal, di Vietnam apalagi. So waktu itu World Bank ketemu tim saya mengatakan tidak ada alasan anda tidak akan reach Kamboja dan Vietnam," ucap Hashim.
"It's the matter of time and will, Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," tegasnya.
Hashim mengaku bahwa pemerintah Prabowo bahkan ke depan siap menurunkan tarif pajak badan dari yang saat ini sebesar 22% menjadi hanya sebesar 20% mendekati tarif yang ditetapkan di Singapura maupun Hong Kong.
"Tarif pajak 22% hendaknya kita turunkan menjadi 20%, mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama lagi. Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," ungkap Hashim.