26 Persen Ekonomi RI Diduga Tak Tercatat BPS, Lari ke Mana?

HOLOPIS.COM, JAKARTA – CEO Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo menduga sekitar 26 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia tidak tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal itu disampaikannya dalam acara Diskusi Ekonomi Kadin Indonesia bersama Pengusaha Internasional di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10).

Menurutnya, PDB atas dasar harga berlaku yang tercatat oleh BPS adalah sekitar Rp22.000 triliun. Padahal sebenarnya, PDB Indonesia dapat mencapai angka Rp28.000 triliun.

“Ada dugaan 26 persen ekonomi Indonesia di luar yang tercatat BPS. Berarti itu grey economy dan sebetulnya ekonomi Indonesia bukan Rp22.000 (triliun), sesungguhnya jadi Rp28.000 triliun,” ujar Hashim, yang dikutip Holopis.com, Selasa (8/10).

Adik Presiden RI Terpilih, Prabowo Subianto tersebut pun menyebut, selisih antara PDB Indonesia yang tercatat oleh BPS dan yang tidak itu sebagai grey economy.

Hashim pun menjelaskan, bahwa grey economy ini adalah semua aktivitas ekonomi dan bisnis yang terjadi di bawah radar, baik karena berasal dari aktivitas ilegal maupun kegiatan ekonomi yang tidak dikenai pajak oleh pemerintah.

“Nah, ini ada indikasi, ada pengusaha nakal. Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut Pandjaitan dan dari Pak Ateh, Kepala BPKP. Juga dikonfirmasi oleh LHK, ada jutaan hektar kawasan hutan di okupansi liar oleh pengusaha-pengusaha kebun sawit yang nakal,” beber Hashim.

Dari aktivitas itu, setidaknya ada total nilai pajak sebesar Rp200-300 triliun yang belum dibayar oleh para pengusaha nakal tersebut. Padahal, pemerintah selama ini sudah berusaha menagih uang yang seharusnya dapat menjadi penerimaan negara tersebut.

“Saat ini, Pak Prabowo sudah siap. Yang pengusaha, kami sudah dapat daftar sekitar 300 lebih. Saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Tapi, saya akan cek lagi, ya. Saya kira nanti ada peringatan bersahabat. Friendly reminder, please pay up,” kelakar Hashim.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut tak mengungkapkan lebih lanjut soal bagaimana cara Prabowo untuk mengatasi kebocoran-kebocoran pajak yang menjadi penyebab grey economy tersebut.

Nantinya, Prabowo sendirilah yang bakal menjabarkan program-program tersebut setelah resmi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

“Kami sudah tahu dari mana. Maka nanti kebocoran-kebocoran akan ditutup. Saya enggak boleh bicara di depan sekarang. Nanti Oktober tanggal 20, kalian akan tahu ada program-program untuk menutup kebocoran-kebocoran,” jelas Hashim.