Retak Sebelum Digunakan, Warga Pertanyakan Kualitas Jalan Beton di Desa Dewisari Karawang

HOLOPIS.COM, KARAWANG – Pembangunan jalan beton di Dusun Teluk Bunder, Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menuai sorotan setelah mengalami keretakan sebelum digunakan.

Kasus ini viral di media sosial dan memicu kemarahan warga yang mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek.

Berdasarkan pantauan di lapangan, dugaan kuat muncul bahwa proyek ini tidak sesuai spesifikasi. Penggunaan besi tulangan yang diduga lebih kecil dari ukuran yang seharusnya, serta pemasangan cincin besi yang hanya 20 pasang dari seharusnya 23, menjadi salah satu penyebab keretakan. 

Selain itu, volume tinggi beton yang seharusnya mencapai 0,20 meter, ternyata hanya berkisar antara 0,18 hingga 0,19 meter.

Proyek yang dikerjakan oleh CV Langit Rajawali ini juga diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga memunculkan pertanyaan terkait pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang.

Salah satu tokoh masyarakat setempat, Apip mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi jalan yang baru saja selesai dikerjakan. Ia juga menyoroti keretakan di tiga titik jalan tersebut.

“Apakah perbaikan ini hanya ditambal dengan aspal cair? Apakah sesuai arahan dinas terkait, atau inisiatif dari pelaksana proyek?,” ungkap Apip dengan nada kecewa, seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (5/10).

Apip juga mendesak agar pihak dinas terkait turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan meski baru selesai dibangun.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DPUPR Kabupaten Karawang, Tri Winarno belum memberikan tanggapan terkait masalah ini. Parman, pengawas proyek pembangunan jalan dari DPUPR Karawang, juga enggan berkomentar.

Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama terkait dugaan pelanggaran spesifikasi RAB dan keretakan yang terjadi meskipun proyek baru beberapa hari selesai. Warga mendesak evaluasi dan tindakan tegas dari pihak berwenang terhadap proyek yang dinilai tidak sesuai standar.