Sekjen : Rumah Dinas Anggota DPR Rusak Parah

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Indra Iskandar mengklaim bahwa kondisi rumah dinas para anggota dewan saat ini terbilang sudah tidak layak untuk ditinggali.

“Kondisinya sudah sebagian sangat parah, tetapi juga ada anggota dewan yang memang dengan anggarannya sendiri memelihara sehingga ada juga yang kondisinya masih cukup baik,” kata Indra dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (4/10).

Dengan kondisi kerusakan tersebut Indra menegaskan bahwa anggota DPR RI pada periode 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan diganti dengan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan.

“Sehingga untuk anggota DPR mulai periode 2024–2029 sudah diputuskan diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan, nanti tunjangan perumahan itu akan masuk komponen gaji,” tegasnya.

Para legislator itu nantinya akan dibebaskan untuk mengelola tunjangan rumah sebagai ganti rumah jabatan yang dikembalikan ke negara. Indra menyebut anggota DPR 2024-2029 boleh untuk menyewa rumah atau mencicil sendiri huniannya.

“Tidak ada pertanggungjawaban, mereka diberikan terserah, mau untuk sewa rumah, mau untuk nyicil rumah silakan. Jadi tidak ada pertanggungjawaban terkait kontraktual dengan pihak ketiga,” ucapnya.

Indra menyebut besaran tunjangan per anggota Dewan untuk pengganti rumah dinas belum ditentukan. Ia mengatakan rumah anggota Dewan untuk saat ini harus dikembalikan kepada negara.

“Jadi besarannya sekali lagi belum fix diputuskan, kami masih menunggu setelah terbentuknya AKD yang namanya BURT kami akan laporkan dan diskusikan. Nanti akan diputuskan bahwa di Jakarta besarannya berbeda-beda nanti akan jadi pertimbangan kami,” tukasnya.