HOLOPIS.COM, JAKARTA – Jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, kembali terdengar kabar terkait rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara, yang nantinya akan bertugas khusus mengurus penerimaan.
Lembaga tersebut merupakan gabungan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kabar tersebut sebagaimana disampaikan oleh Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah. Ia mengatakan, bahwa proses pembentukan lembaga tersebut akan dimulai pada Januari 2025.
“Mudah-mudahan, Insyaallah akan ada menteri penerimaan negara yang mengurus pajak, cukai dan PNBP, jadi pisahan dari Kementerian Keuangan,” kata Burhanuddin dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (25/9).
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu menuturkan, political will nggak bisa melulu diandalkan untuk melaksanakan berbagai macamprogram strategis.
Untuk itu, kata dia, perlu ada kapasitas untuk melaksanakannya lewat perubahan kelembagaan, seperti halnya perubahan kelembagaan di tubuh kementerian yang dipimpin oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati tersebut.
“Jadi political will melulu nggak bisa, harus ada capacity to implement will itu. Karena itu lah maka perlu ada perubahan kelembagaan,” ucapnya.
Selain membentuk Badan Penerimaan Negara, Prabowo juga disebut akan melakukan transformasi kelembagaan di tubuh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sejauh ini memberikan andil terhadap penerimaan negara.
“Karena BUMN kita ini ternyata dikumpul-kumpul jumlahnya hampir US$ 1 triliun lah, sekitar 60 persen dari PDB kita,” ujarnya.
Namun dengan potensi tersebut, ia melihat sumbangan dari perusahaan-perusahaan pelat merah RI itu masih perlu untuk ditingkatkan, dengan melakukan transformasi.
“Barang kali sekarang ini memang harus kita perbaiki, kita tingkatkan sehingga harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural dan transformasi manajemen,” tegasnya.
“Jadi itu yang nanti barangkali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang,” tandasnya.
