HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyoroti ancaman middle income trap atau jebakan kelas menengah yang tengah dihadapi Indonesia.
Biasanya, kata dia, middle income trap muncul karena rumitnya regulasi, yang membuat suatu perekonomian menjadi sulit, hingga pada akhirnya mempersulit hidup masyarakat.
Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau Rakornas P2DD di Jakarta, pada Senin (23/9).
“Middle income trap itu biasanya muncul dalam bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan makin membebankan kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com.
Dengan pernyataan itu, Sri Mulyani seakan mengakui bahwa middle income trap disebabkan oleh pemerintah sendiri. Sebab secara ketentuan, regulasi disusun dan ditetapkan oleh pemerintah, atau kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Adapun pigak yang bisa mewakili pemerintah dalam menerbitkan regulasi di antaranya yakni presiden, kementerian, termasuk Kementerian Keuangan dan juga pemerintah daerah.
Sebelum itu, Sri Mulyani menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dikelola secara baik, utamanya dalam pengalokasian pembangunan infrastruktur digital dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Sebab menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu kunci apabila Indonesia ingin menjadi negara berpendapatan tinggi di tahun 2045 mendatang.
Namun ia tetap mewanti-wanti adanya ancaman jebakan kelas menengah yang biasanya menjangkit negara-negara yang tengah berupaya menjadi negara berpendapatan tinggi, seperti Indonesia.
“Indonesia harus bisa menghindar dari middle income trap,” tegas Sri Mulyani.
