Hadi Tjahjanto Pamer Enggak Keluar Duit Untuk Tebusan Pilot Susi Air

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto mengklaim pemerintah tidak memberikan uang tebusan kepada pihak teroris Papua untuk membebaskan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens.

Hadi pun mengelak upaya pembebasan Mark dengan sejumlah uang seperti yang sebelumnya sempat disampaikan oleh pihak Polda Papua.

“Tanpa adanya satu permintaan untuk bayar dan sebagainya, enggak, semua bebas,” kata Hadi Tjahjanto dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Senin (23/9).

Hadi yang juga merupakan mantan Panglima TNI itu mengklaim bahwa pembebasan sandera itu sepenuhnya karena proses pendekatan yang terus dilakukan selama satu tahun lebih.

“Karena ini pendekatan dari tokoh agama, tokoh gereja, tokoh masyarakat, TNI, Polri,” ucapnya.

Dia mengatakan bahwa pembebasan Pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB/OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang.

“Kita memang melakukan konfigurasi yang cukup panjang karena kita pikir bahwa keselamatan pilot adalah yang utama, sehingga keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua,” tuntasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk menebus pilot Susi Air, Philips Mark yang disandera KKB.

Irjen Mathius kemudian mengungkapkan, dirinya telah berpesan kepada pejabat di Nduga untuk menyampaikan ada uang Rp 5 miliar yang bisa didapatkan Egianus Kogoya jika mereka melepaskan Philips Mark.

“Saya hari itu sudah menyampaikan kepada Penjabat Bupati Nduga apabila dia (Egianus Kogoya) minta, tapi tidak boleh lebih dari Rp 5 miliar, itu saya sampaikan akan dikasih,” kata Mathius dalam keterangannya Selasa (4/72023).

Mathius kemudian tidak mengungkapkan darimana asal uang miliaran rupiah tersebut. Namun, jenderal bintang dua itu kemudian bekerjasama dengan TNI agar tidak timbul masalah hukum akibat uang itu.

“Kami akan bekerjasama bicara dengan bagaimana supaya mekanisme dalam bantuan itu tidak menimbulkan masalah hukum kepada pemerintah daerah. Itu kita akan bicara dengan baik,” tuturnya.