Advertisement
Categories: Ekobiz

Akbar Faizal Sarankan Prabowo Hapus Kementerian BUMN : Cuma Jadi Beban Politik Nasional

Advertisement

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mantan anggota DPR RI dari Partai NasDem, Akbar Faizal memberikan saran kepada Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan membubarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai selama ini hanya menjadi beban negara saja.

“Yang terhormat Pak Prabowo, realitasnya Kementerian BUMN hanya menjadi beban politik nasional,” kata Akbar Faizal dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com, Selasa (17/9).

Menurutnya, selama ini banyak keributan yang terjadi karena pos-pos di BUMN yang menjadi rebutan semata. Sementara yang dikorbankan saat ini adalah bagaimana ideologi ekonomi Indonesia tidak lagi bisa dijalankan oleh Kementerian yang saat ini dipimpin oleh Erick Thohir tersebut.

“Keributan serta kerumitan ekonomi dan politik rutin datang dari kerja-kerja kementerian ini. Ideologi ekonominya juga melenceng jauh sebab BUMN malah berbisnis dengan rakyat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Akbar Faizal pun menyarankan kepada Prabowo untuk kembali mempertimbangkan eksistensi dari kementerian ini. Sehingga dalam pemerintahannya nanti, Prabowo akan lebih bisa fokus pada prioritas yang lebih besar lagi.

“Mungkin perlu Bapak pikirkan opsi pembubaran kementerian ini. Manfaat awal, takkan ada lagi pertengkaran relawan dan timses jadi direksi dan komisaris. Saya yakin itu akan membantu Bapak fokus pada prioritas lain,” tutur Akbar Faizal.

Ideologi ekonomi Indonesia sebenarnya adalah sistem ekonomi Pancasila. Di mana sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada lima sila Pancasila dan memiliki beberapa prinsip penting. Di antaranya adalah bagaimana roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral, dan sosial. Kemudian pembangunan ekonomi tidak hanya tertuju pada individu atau golongan tertentu, tetapi secara merata.

Dan yang tak kalah penting, sistem ekonomi Pancasila harus sesuai dengan nilai kebangsaan, seperti ; gotong royong dan saling menguatkan.

Share
Published by
Muhammad Ibnu Idris

Recent Posts

KPK Jerat 2 Tersangka Korupsi EPC Pembangunan Perumahan, Rugikan Negara Rp 80 Miliar

KPK telah meningkatkan kasus dugaan korupsi pada proyek-proyek di divisi Engineering, Procurement and Construction atau…

4 menit ago

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Amiruddin Tamoreka di Bansos Banggai

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) didesak mengusut indikasi dugaan korupsi terkait penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos)…

14 menit ago

Said Didu Minta Sri Mulyani Tanggung Jawab Bikin Utang RI Ugal-ugalan

Muhammad Said Didu meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk bertanggung jawab atas beban…

19 menit ago

KPK: Tak Semua Koruptor Akan Dimaafkan Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan kesempatan amnesti kepada…

34 menit ago

Korupsi Dana CSR, Giliran Kantor OJK Digeledah KPK

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digeledah tim penyidik KPK, Kamis (19/12). Penggeledahan terkait proses penyidikan…

49 menit ago

Kecelakaan Mikrotrans di Cilincing, Transjakarta Pastikan Tak Ada Korban Jiwa

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa Mikrotrans yang menabrak bagian…

59 menit ago