Istana Akui Jokowi Batasi Pertemuan dengan KPK Karena Ini

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pihak Istana menjawab sindiran dari pimpinan KPK yang menyebut bahwa organisasi masyarakat (Ormas) lebih mudah untuk bertemu Presiden Jokowi dibandingkan komisioner KPK.

Stafsus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mulanya menegaskan bahwa pada dasarnya koordinasi pemerintah dengan KPK sampai dengan saat ini berjalan baik.

⁠”Koordinasi antara Pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini berjalan dengan baik. Pemerintah melalui Menko Polhukam telah melakukan koordinasi yang intens dengan KPK,” kata Dini dalam keterangannya pada Sabtu (14/9) seperti dikutip Holopis.com.

Kendati terbuka untuk menerima siapapun, Dini menyebut bahwa khusus untuk KPK, Jokowi sengaja memberikan pengecualian.

“Presiden pada prinsipnya terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk pimpinan KPK. Namun, Presiden juga ingin menghormati dan menjaga marwah KPK sebagai institusi yang independen,” ungkapnya.

Dini menambahkan bahwa jangan sampai pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan KPK nantinya disalahartikan sebagai upaya intervensi.

“Jangan sampai pertemuan-pertemuan antara Presiden dan KPK kemudian disalah persepsikan sebagai intervensi,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang dianggap tidak serius untuk pemberantasan korupsi.

Hal itu menurut Nawawi, terlihat ketika intensitas pertemuan Jokowi dengan ormas lebih sering ketimbang pertemuan dengan pihak KPK.

Nawawi pun mengakui bahwa sebenarnya koordinasi dengan pemerintah sangat diperlukan, namun yang terjadi justru dirinya merasa komunikasi dengan Presiden Jokowi sulit dilakukan.

“Penting sangat karena koordinasi dengan pemerintah. saya pernah bercanda dengan Pak Alex (Alexander Marwata), saya kirimi satu link pemberitaan. Pak Alex, lebih mudah Ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK,” kata Nawawi dalam pernyataannya pada Kamis (12/9).

Nawawi kemudian mengeluh dari sekian undangan yang dikirimkan ke KPK, hanya satu undangan yang mau dipenuhi oleh Presiden Jokowi.

“Kami itu ada beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap. Satu kali aja itu dipenuhi kaitannya dengan rencana penyelenggaraan Hakordia. Pada waktu itu, satu kali,” bebernya.