HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menduga ada operasi yang tengah dijalankan oleh kelompok tertentu yang bertujuan untuk mengganggu agenda nasional, khususnya menjalang transisi kepemimpinan Jokowi ke Prabowo.
Hal ini ia lihat dari maraknya serangan politik yang dialamatkan sejumlah kalangan untuk mengganggu hubungan baik antara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka soal munculnya polemik Fufufafa.
“Ini seperti operasi tertentu untuk mengganggu hubungan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Akun Fufufafa ini akun siapa, kenapa sekarang muncul, siapa yang memunculkan. Artinya ini bukan situasi organik, tapi diciptakan,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Kamis (12/9).
Ada dua aspek yang ia lihat dari fenomena akhir-akhir ini, pertama adalah upaya untuk menciptakan disharmoni antara Prabowo dengan Gibran yang diharapkan berimplikasi pada turbulensi politik menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Kedua adalah gangguan politik untuk menciptakan situasi sosial yang chaos yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi. Di mana publik akan semakin nir-empati dengan narasi-narasi negatif yang diciptakan untuk mendelegitimasi Jokowi sebagai Presiden.
“Dua aspek itu saya lihat menjadi agenda besar kelompok invisible hand ini untuk mengganggu transisi kepemimpinan nasional dan mendelegitimasi Presiden Jokowi,” ujarnya.
Namun demikian, ia meyakini bahwa gangguan semacam itu masih sebatas bergejolak di media sosial dan ranah digital. Sementara di lapangan tidak segaduh itu, sehingga ia yakin situasi ini masih bisa disikapi dengan santai.
“Pemilih Prabowo Gibran ini kan 58,59% di Pilpres kemarin. Artinya masih setengah orang Indonesia percaya dengan kepemimpinan beliau. Sisanya kan kita lihat, semua parpol sudah minta bergabung. Bisa jadi yang marah-marah ini pendukungnya Anies karena gagal ikut Pilkada,” tukasnya.
Pun demikian, Habib Syakur tak ingin terlalu jauh merespons soal polemik tersebut. Namun persoalan private jet Kaesang, ia menilai bahwa hal itu harus dituntaskan. Caranya adalah dengan klarifikasi tuntas Kaesang Pangarep ke KPK untuk memastikan bahwa tidak ada gratifikasi yang terjadi dalam penggunaan fasilitas private jet tersebut.
“Kalau jet pribadi ya, saya kok cenderung mending Mas Kaesang datang saja ke KPK, jelaskan bahwa ini memang fasilitas perkawanan, tak ada kaitan dengan gratifikasi dan suap. Saya yakin bisa dituntaskan masalah ini dengan cara yang lebih baik,” pungkasnya.
