HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan program ekonomi hijau akan dilanjutkan di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, setelah dilantik pada Oktober mendatang.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, Jumat (6/9) lalu. Ia pun mengatakan, program-program tersebut telah dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Kami akan terus menggunakan kebijakan fiskal kami, termasuk kebijakan saat ini yang sedang dibahas dengan parlemen yang akan dilaksanakan oleh pemerintah baru yang akan mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober,” katanya, seperti dikutip Holopis.com, Minggu (8/9).
Bendahara negara itu mengatakan, bahwa pemerintah ke depan terus berkomitmen untuk memanfaatkan berbagai instrumen fiskal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Insentif fiskal, kata dia, disiapkan untuk mendorong peran serta swasta dalam upaya mencegah perubahan iklim yang dampaknya semakin mengkhawatirkan.
“Pemerintah akan terus memainkan peran konstruktif atau bahkan menciptakan peran katalis sehingga kami akan mampu memberikan insentif,” kata dia.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga siap menggunakan instrumen fiskal untuk memberikan insentif yang tepat, sehingga sektor swasta tidak akan ragu untuk membiayai proyek hijau dan mengembangkan industri hijau.
Sri Mulyani berkata, peran swasta amat dibutuhkan karena kondisi fiskal pemerintah yang terbatas. Oleh sebab itu, berbagai skema pembiayaan kreatif harus dikembangkan agar semua pihak saling bekerja sama mengatasi isu perubahan iklim ini.
“Kita perlu terus bekerja keras untuk dapat menggunakan perangkat terbaik dalam kerangka regulasi Indonesia dan juga pada saat yang sama bekerja dan berkomunikasi secara intensif dengan sektor swasta,” kata dia.
Sejumlah wilayah di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan terdampak banjir akibat curah hujan yang sangat…
Tim penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendalami ekspor batu bara ke sejumlah negara. Di antaranya…
Bencana banjir melanda ribuan pemukiman warga yang ada di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
MAKASSAR - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar tegaskan sudah menindak…
PDIP tidak bisa banyak berdalih perihal peran mereka yang disebut sebagai inisiator dalam pengesahan Undang-Undang…
Bencana banjir dan longsor melanda pemukiman warga yang adadi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan sejak…