HOLOPIS.COM, BANDUNG – Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibi saat ini telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di KPUD Jawa Barat, Kota Bandung pada hari Kamis (29/8).
Dalam kesempatan pernyataan persnya, Ahmad Syaikhu menyatakan akan melakukan upaya-upaya demokrasi yang berkeadaban dalam kontestasi Pilkada 2024. Salah satunya adalah bersama-sama meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam kompetisi politik elektoral itu.
“Kecurang-kecurangan dalam Pilkada, ini kita harus bersama-sama menjaganya,” kata Syaikhu dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (29/8).
Pun demikian, ia juga mengajak semua stakeholder untuk memastikan pengawalan demokrasi yang berkeadaban ini bisa berjalan dengan baik di Jawa Barat. Sebab, mengawal demokrasi tanpa kecurangan bukan saja tugas para peserta pemilu dan penyelenggara pemilu saja.
“Oleh karena itu seluruh elemen anak bangsa ini, bukan hanya masyarakat dan penyelenggara pemilu, tapi seluruh masyarakat juga harus bersama-sama untuk mengawal agar proses ini agar lebih demokratis, bisa langsung dan lebih bermartabat,” ujarnya.
Namun demikian, Syaikhu yang juga Presiden PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini pun menyatakan bahwa tim pemenangannya sudah menyiapkan berbagai infrastruktur untuk mengakomodir kebutuhan itu.
“Kami di partai pengusung tentu menyiapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya kecurangan,” ucap Syaikhu.
Salah satunya adalah memperkuat saksi-saksi di TPS agar mereka lebih peka untuk merekam jika terjadi kecurangan, begitu juga dalam aspek pelaporan. Pihaknya akan menyiapkan semuanya agar transfer data dan informasi dari para saksi bisa dilakukan secara nasional.
“Kita memperkuat hadirnya para saksi di setiap TPS. Secara sistem kita juag menyiapkan agar hasil yang diperoleh para saksi itu terkoneksi dengan national data center. Dan ini yang akan memberikan info-info akurat langsung di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan tim advokat untuk bisa mengakomodir kebutuhan hukum jika terjadi kecurangan-kecurangan yang ada.
“Kita juga memperkuat tim hukum untuk mengadvokasi berbagai kecurangan-kecurangan sejak dini, sehingga tidak menunggu dan menanti persoalan agar tidak berlarut-larut,” pungkasnya.
