HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pakar komunikasi dari Universitas Airlangga Surabaya, Prof Henri Subiakto mengimbau dengan sangat agar tidak ada satu pun masyarakat Indonesia yang terprovokasi dengan kondisi dan dinamika politik saat ini.
“Saya berdoa dan berharap, tidak ada masyarakat atau kekuatan politik yang terprovokasi dengan peristiwa politik yang memanas dan manuver elit politik yang tak pantas belakangan ini,” kata Prof Henri dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com, Kamis (22/8).
Ia menilai bahwa sebaiknya memang semua elemen masyarakat harus selalu menghindari dan menjaga jangan sampai ada keributan massa di Indonesia, terutama di Jakarta.
“Siapa pun jangan mudah marah dan jangan mudah terprovokasi dengan keadaan politik belakangan ini. Mereka yang kecewa karena jagoannya tidak bisa maju di Pilkada, harus tetap bersabar,” ujarnya.
Terkait dengan adanya keputusan MK yang dinilai sebenarnya telah memberi harapan dan gairah akan terbukanya calon-calon baru di Pilkada 2024 di berbagai daerah, patut untuk disikapi secara hati-hati. Sebab, dinamika politik saat ini memang sedang terlalu cepat berubah.
“Jangan terlalu berharap banyak, dan jangan terlalu bersemangat melihat apa yang terjadi. Politik Indonesia arahnya sedang tak menentu, diwarnai dinamika politik yang bergerak begitu cepat,” terangnya.
Bahkan juga ia membaca ada indikasi dari partai-partai di DPR RI yang hendak menganulir putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Walaupun itu masih sebatas asumsi, sebaiknya masyarakat tidak terpancing dengan riak-riak gerakan massa sejumlah elemen hari ini.
Pun jika sampai DPR benar menjalankan manuvernya dan membatalkan putusan MK tersebut, Prof Henri tetap mengimbau agar masyarakat tidak pula terpancing untuk melakukan gerakan yang justru memicu chaos.
“Termasuk ada kemungkinan Putusan MK yang telah memberi harapan itu bisa tiba-tiba diganjal dengan Perpu atau Revisi UU. Jika itu semua terjadi, sekali lagi masyarakat jangan mudah terprovokasi. Cukup wait and see. Hindari keributan dan kerusuhan. Dan hindari adanya peristiwa yang membuat keadaan politik dalam negeri yang semakin memburuk. Bagi masyarakat yang sudah mulai kecewa dan marah harus tahan diri untuk bersabar,” papar Prof Henri.
Alasan besar mengapa dirinya menyerukan hal ini, karena ada kemungkinan buruk lainnya yang bisa saja dihadapi masyarakat jika sampai chaos terjadi. Salah satunya adalah penetapan status darurat oleh negara yang memberikan batasan super ekstra terhadap situasi kamtibmas.
“Karena jika rusuh terjadi, maka keadaan itu justru bisa berpotensi menjadi alasan munculnya penetapan keadaan darurat, atau penetapan keadaan yang memungkinkan tertundanya agenda nasional pelantikan presiden baru,” tuturnya.
Sebab, jika seandainya pun Prabowo Subianto sampai tertunda dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang, Prof Henri menyampaikan bahwa Indonesia akan masuk dalam krisis ketatanegaraan yang sangat berbahaya.
“Maka apa pun yang terjadi belakangan ini, jangan sampai menghalangi atau mengganggu agenda nasional pelantikan presiden RI ke 8 Prabowo Subianto 20 Oktober 2024,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof Henri pun mengajak semua masyarakat untuk mengedepankan logika dan kesadaran tinggi dalam menyikapi situasi politik nasional saat ini. Sebab menurutnya, republik Indonesia harus terus berlangsung. Indonesia harus terus semakin kuat dan semakin pengalaman sebagai sebuah negara yang berdaulat dengan transisi politik yang beradab.
“Mari kita semua jadi rakyat yang cerdas. Menjadi rakyat yang tak mudah diprovokasi. Menjadi rakyat yang secara sadar ikut menjaga agar transisi kekuasaan bisa berjalan secara lancar sesuai agenda yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.
