BMKG Tebar Ratusan Alat Pendeteksi Gempa dan Tsunami di Zona Megathrust

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menyatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya antisipatif dalam menghadapi potensi bencana gempa besar di zona Megathrust.

Dia mengatakan, sedikitnya sebanyak 533 seismograf atau alat pendeteksi dini bencana gempa dan tsunami telah terpasang dan berhadapan langsung dengan zona megathurst.

Dwikorita menyampaikan, ratusan alat pendeteksi itu telah terpasang dan beroperasi sejak tahun 2008, dimana pemasangan alat pendeteksi dini itu berkaca dari bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Banda Aceh tahun 2004.

“Insyaallah kita siap ya terutama sejak 2008 mulai beroperasi sistem deteksi dan peringatan dini tsunami yang sengaja di pasang ratusan sensor seismograf menghadang zona megathrust, jadi dipasang di zona megathurst langsung ya,” kata Dwikorita dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (21/8).

“Sistem ini di 2004 saat terjadi gempa dan tsunami Aceh tidak ada sistem sama sekali baru ada pendeteksi 20-an. Kita belum tahu tsunami akan seperti apa,” lanjutnya.

Dia menambahkan, dengan pengalaman di Banda Aceh, sudah terpasang 533 seismograf khusus menghadapi megathrust dan tsunami, mulai dari Sumatera, Jawa, dan beberapa di Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lebih jauh, Dwikorita mengatakan, jumlah alat deteksi dini yang telah terpasang lebih dari cukup menghadapi potensi gempa dan tsunami megathurst itu. Ia menyoroti perihal kesiapsiagaan masyarakat ketika alarm pendeteksi dini gempa dan tsunami menyala.

Menurutnya, diperlukan kolaborasi antar stakeholder terkait untuk memastikan kesiapan sosio-kultural di masyarakat yang dilalui potensi megathrust.

“Insyaallah dari segi sistem deteksi dan monitoring cukup dari jumlah alat, namun yang harus dijaga adalah bagaimana masyarakat itu,” ujar Dwikoritas.

Dia menuturkan, selain kesiapan infrastruktur, perlu juga disiapkan ketanggapbencanaan masyarakat, dimana dalam hal ini pemerintah daerah (pemda) juga harus turut andil.

“Meskipun sistem ada, tapi kalau masyarakat dan pemerintah daerah tidak siap, sama saja ada peringatan dini tidak ada yang merespons,” pungkasnya.