Bukan Lagi Ibu Kota, Status Baru Jakarta Jadi Ajang Berbenah Diri

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta Joko Agus Setyono menyebutkan, pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, menjadi waktu bagi Jakarta untuk berbenah diri. 

“Adanya ibu kota baru menjadi momentum bagi Jakarta untuk berbenah dan mengoptimalkan potensinya sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global,” kata Joko, Sabtu (17/8) seperti dikutip Holopis.com. 

Sekda Joko mengatakan HUT RI tahun ini mengusung tema “Nusantara Baru Indonesia Maju.” Tema ini menggambarkan semangat baru dalam menyukseskan beberapa transisi besar di Indonesia. Salah satunya perpindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Joko menuturkan, Jakarta akan terus berkembang menjadi kota megapolitan yang progresif dalam membangun infrastruktur sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

“Perbaikan kualitas hidup warga serta peningkatan daya saing di skala global. Transformasi ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Indonesia, sesuai dengan Cita Provinsi Jakarta yaitu Sukses Jakarta untuk Indonesia,” ujar  Joko.

Dikatakan Joko, dalam menjalankan peran barunya, Jakarta masih perlu memperhatikan beberapa hal fundamental seperti mengatasi banjir, mengurangi kemacetan, menyediakan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mengurangi polusi dan emisi dengan strategi ekologi yang tepat. 

Jakarta juga perlu mengoptimalkan penanganan sampah dan limbah secara efektif serta meningkatkan akses air bersih. Semangat  menjadikan Jakarta sebagai unsur terdepan kemajuan Indonesia perlu terus dijaga.

“Kita harus memastikan bahwa setiap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan selalu mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas, demi mendukung transformasi Jakarta sebagai Kota Global yang layak huni serta mampu sejajar dengan kota-kota maju lainnya di dunia,” terangnya.

Sekda Joko menyebut, Pemprov DKI Jakarta berupaya mengoptimalkan kinerja di berbagai aspek. Salah satu buktinya adalah Jakarta kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang ke-7 kalinya secara berturut-turut.

Hal tersebut di atas merupakan hasil dari kerja keras, konsistensi, keseriusan dan sinergi lintas jajaran di Pemprov DKI Jakarta yang didukung oleh DPRD DKI Jakarta, terutama dalam meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

“Pencapaian ini menjadi pemantik semangat untuk terus melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah, sebagai bentuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Provinsi DKI Jakarta,” tutupnya.