PDIP Tuding Ada Kepentingan Kekuasaan di Balik Mundurnya Airlangga Hartarto

HOLOPIS.COM, JAKARTA – PDIP mencurigai adanya sebuah skenario yang terjadi dalam mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak.

Terlebih, munculnya poster Koalisi Muda Pembaharuan Golkar (KMPG) disertai foto putra Presiden RI Joko Widodo dengan tulisan Deklarasi Gibran Rakabuming Raka for Ketum Golkar 2024—2029.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun menyebut, ada suatu motif politik yang sedang disiapkan demi kepentingan kekuasaan.

“Kemudian ada yang menggunakan itu bagi kepentingan kekuasaan,” kata Hasto dalam pernyataannya pada Minggu (11/8) seperti dikutip Holopis.com.

Hasto kemudian hanya bisa mendoakan agar setiap partai politik betul-betul dapat menjaga kedaulatannya yang berada di tangan anggota.

“Kedaulatan itu bukan berada di pucuk kekuasaan,” tegasnya.

Pria yang terlibat kasus korupsi di KPK itu juga mengatakan bahwa dirinya telah melaporkan kabar pengunduran diri Airlangga Hartarto kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka Pilkada serentak, dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai,” bebernya.

Menurut dia, Airlangga merupakan sosok komunikator maupun rekan yang membangun kerja sama politik yang baik.

“Di dalam Pilkada, kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, PPP, Perindo, Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional,” ujarnya.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa partainya tidak mau campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain.

“Akan tetapi, tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan, dan kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu,” jelasnya.

Hasto menyatakan bahwa pihaknya prihatin karena Airlangga yang mundur dari Ketum partai termasuk tantangan bagi bangsa dan partai politik untuk menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat.

“PDI Perjuangan memiliki pengalaman buruk pada masa Orde Baru ketika berbagai intervensi-intervensi kekuasaan itu dilakukan yang tujuannya adalah untuk mengkerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat,” tuntasnya.