HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengklaim bahwa jumlah undangan untuk mengikuti perayaan Kemerdekaan RI di IKN mencapai 8 ribu undangan.
Namun, jumlah undangan itu kemudian harus berkali-kali direvisi karena kurangnya akomodasi yang memadai bagi para tamu undangan.
“Awal-awal yang diundang itu 8 ribu. Dihitung-hitung ternyata hotelnya enggak cukup, akomodasi tidak cukup, konsumsi juga sangat sulit, karena memang ekosistemnya belum terbangun di sini. Dipotong lagi dari 8 ribu menjadi 4 ribu, 4 ribu. Dihitung-hitung lagi di lapangan, hotelnya ternyata enggak cukup juga, akomodasi enggak cukup, untuk konsumsi juga masih sulit,” beber Jokowi dalam pernyataannya saat peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Nusantara International Convention Center and Hotel di IKN, seperti dikutip Holopis.com, Senin (12/8).
Jumlah itu pun kemudian menurut Jokowi masih harus dipangkas lagi-lagi karena masih minimnya akomodasi di IKN.
“Akhirnya dari 4 ribu dipotong jadi 2 ribu. Dua ribu pun masih tidak cukup. Akhirnya keputusan terakhir kemarin menjadi 1.300 tamu yang akan diundang ke Istana Negara untuk mengikuti upacara,” ungkapnya.
“Plus, nanti kurang lebih ribuan masyarakat dari masyarakat sekitar di sini yang tidak memerlukan hotel dan akomodasi dan lain-lainnya,” tambahnya.
Mantan Gubernur Jakarta itu pun mengaku bingung ketika banyak masyarakat yang antusias untuk menghadiri perayaan di IKN. Bahkan ketika banyak masyarakat yang diklaim Jokowi, meminta undangan untuk hadir.
“Jadi memang saya tidak tahu, magnet ibu kota negara Nusantara ini begitu sangat besarnya, sehingga setiap saya ketemu dengan siapa pun, ‘Pak saya minta undangannya dong, Pak’. Undangan apa? ‘Upacara HUT kemerdekaan yang ke-79 di Nusantara’. Ketemu lagi, itu lagi, ketemu lagi, itu lagi yang diminta,” ungkapnya.
Jokowi kemudian menyebut bahwa dirinya tidak bisa memenuhi setiap permintaan tersebut karena telah menyerahkan sepenuhnya kepada para pembantunya.
“Padahal saya kan enggak pernah membawa undangan. Yang mengatur itu semuanya dari Kementerian Sekretariat Negara,” tuntasnya.
