Perang Dingin, PKB Ogah Terima Utusan PBNU

HOLOPIS.COM, JAKARTA – PKB memastikan akan menolak kehadiran utusan PBNU untuk menyelesaikan konflik di antara keduanya.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menegaskan, kehadiran dua kiai tersebut tidak relevan karena dianggap melakukan intervensi terhadap partai politik.

“Bahwa PKB, seluruh jajaran PKB solid menolak upaya apapun mengintervensi kedaulatan partai,” kata Jazilul dalam keterangannya pada Selasa (30/7) yang dikutip Holopis.com.

Jazilul kemudian menjelaskan bahwa pimpinan PBNU paham PKB dan PBNU merupakan dua organisasi berbeda.

“PKB bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Bagaimana ormas keagamaan, ormas kemasyarakatan itu mau mengevaluasi partai politik. Kenapa?” ujarnya.

“Ya evaluasi saja semuanya. Partai politik di Indonesia kan banyak,” imbuhnya.

Jazilul kemudian menambahkan, yang perlu dievaluasi sebenarnya adalah adalah para pimpinan PBNU, dalam hal ini ketua umum dan sekjennya, Yahya Cholil Staquf dan Saifullah Yusuf.

“Yang membuat kisruh itu berhentikan karena tidak sesuai dengan standar moral ahlussunnah waljamaah, tidak sesuai standar moral ulama,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, PBNU mencurigai bahwa PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) sudah mulai berupaya melarikan sejarah pendirian partai politik tersebut.

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan, belakangan ini para elite PKB kerap membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal berdirinya partai.

Oleh karena itu, PBNU pun saat ini sedang merencananakan untuk membentuk semacam panitia khusus (pansus) untuk mengembalikan partai tersebut kepada NU.

“Pansus itu bakal disebut sebagai Tim Lima yang bekerja untuk meluruskan sejarah PKB. PBNU sedang berdiskusi, jika diperlukan, pembentukan Tim Lima akan segera dilakukan,” kata Gus Yahya dalam keterangannya pada Jumat (26/7).

Sementara itu, Tim Lima yang akan dibentuk tersebut akan menyerupai Tim Lima yang dahulu pernah dibentuk PBNU di awal reformasi ketika dirikan PKB.

Tim Lima itu, kata dia, akan segera diwujudkan jika mendapatkan persetujuan dari Rais Aam K.H. Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf.

“Kami akan undang bergabung seluruh tokoh, para aktivis NU untuk dimintai pendapatnya terkait hal ini,” ujarnya.