HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet menyoroti perihal tata kelola impor beras di Indonesia yang menurutnya masih berantakan.
Pasalnya, pemerintah dan Perum Bulog sebagai perusahaan pelat merah RI seringkali melakukan impor beras pada saat petani di Tanah Air sedang panen.
“Ini membuktikan tata kelola impor beras dalam negeri masih bermasalah,” kata Bamsoet dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (27/7).
Oleh sebab itu, Bamsoet menilai pemerintah harus segera memperbaiki tata kelola impor beras, serta memastikan sistem mekanisme impor beras dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu turut menyinggung perihal dugaan demurrage atau denda impor beras yang sebesar Rp294,5 miliar. Dimana dalam praktiknya, ia menduga adanya campur tangan para mafia impor beras.
Oleh sebab itu, politisi Partai Golkar itu mendesak pemerintah untuk segera turun tangan guna melakukan penelusuran dan mengusut dugaan demurrage tersebut.
Ia juga meminta pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas terhadap oknum pelaku impor beras dengan meminta pertanggung jawaban apabila terbukti adanya mafia impor beras yang terlibat.
“Tingkatkan pengawasan terhadap impor beras,” tandasnya.
Terakhir, Bamsoet meminta pemerintah memberantas secara menyeluruh mafia beras dan juga mafia impor beras yang ada di Tanah Air.
“Karena keberadaan mereka telah merugikan negara dan juga masyarakat,” pungkas Bamsoet.
Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7).
Kedua lembaga yang bertanggung jawab atas tata kelola beras di Tanah Air itu dilaporkan atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan.
Dugaan kerugian akibat demurrage muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaan impor yang tidak layak dan lengkap sehingga menimbulkan biaya denda di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor.
