HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) untuk pelacakan pengiriman komoditas nikel dan timah.
Peluncuran itu dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati bersama dengan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Dalam acara peluncuran tersebut, Sri Mulyani mengaku bersyukur dapat meluncurkan Simbara untuk komoditas Timah dan Nikel ini, yang diketahui bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan tata kelola pertambangan.
Bendahara negara itu mengungkapkan, peluncuran Simbara untuk komoditas mineral dan tambang ini bukan pertama kalinya dilakukan pemerintah. Pasalnya pada tahun 2020 lalu, pemerintah telah lebih dulu meluncurkan Simbara untuk komoditas batubara.
“Pada 2020 kita sudah launching Simbara hanya untuk batubara, hari ini kita melakukan launching yang kedua, Simbara diperluas untuk komoditas nikel dan timah,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Senin (22/7).
Sri Mulyani menyampaikan, implementasi Simbara untuk komoditas nikel dan timah menjadi ikhtiar pemerintah dalam mengelola sumber daya alam agar dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Sistem dokumen terintegrasi memberikan laporan dan kenyataan atas arus uang transaksi dan dokumentasi pengangkutan barang dan melacak keterkaitan antarpelaku usaha serta membandingkan hasil pemeriksaan fisik barang tersebut di lapangan dengan seluruh kementerian/lembaga yang berwenang,” ujarnya.
Sri Mulyani menilai, masuknya nikel dan timah ke dalam sistem pelacakan daring ini akan menciptakan proses bisnis yang tidak ruwet, sehingga antar kementerian dan lembaga akan saling bersinergi.
“Karena pada akhirnya kita berhadapan dengan perusahaan yang sama untuk komoditas yang sama orang yang sama dan kemudian barang ini akan berjalan dengan dokumentasi dan kemudian aliran uang yang sama,” kata Sri Mulyani.
Dengan begitu, implementasi Simbara untuk nikel dan timah ini nantinya akan memudahkan pelaku usaha dan pada saat yang sama menimbulkan manfaat bagi Indonesia.
Adapun untuk sejumlah menteri yang terpantau hadir dalam pertemuan ini yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
