HOLOPIS.COM, JAKARTA – Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menanggapi kritik yang dilontarkan Mahfud MD usai pemberhentian Hasyim Asy’ari sebagai ketua oleh DKPP RI.
Afif awalnya mengucapkan terima kasih atas kritik serta desakan agar komisioer KPU mundur pasca kasus seksual Hasyim.
“Tentu kita terima kasih semua kritikan, masukan ke penyelenggara,” kata Afifuddin dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Senin (8/7).
Afifuddin meyakini bahwa pernyataan mantan Menko Polhukam tersebut adalah bentuk kepeduliannya terhadap KPU.
Oleh karena itu, bukannya memenuhi desakan Mahfud, Afif menjanjikan untuk memperbaiki kinerja yang kurang baik dan tetap mempertahankan kinerja yang sudah baik.
“Kami melihatnya sebagai kritik dan juga sekaligus pengingat buat kita semua untuk senantiasa profesional serta menjaga integritas dari semua jajaran kita menjelang pelaksanaan pilkada,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menyarankan agar semua komisioner KPU RI saat ini agar mengundurkan diri pasca kasus Hasyim Asy’ari. Sebab, moralitas pimpinan KPU saat ini sudah rusak di mata publik, bahkan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2024.
“Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia,” kata Mahfud MD dalam keterangannya Minggu (7/7).
Pergantian seluruh komisioner KPU saat ini bisa dilakukan tanpa harus mengganggu proses Pilkada yang saat ini tengah berjalan. Termasuk juga tak perlu membatalkan hasil Pilpres dan Pileg 2024 yang telah berjalan dan diputuskan.
“Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap strategi pemerintahan era kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mencapai…
Banyak pasangan yang mencoba berbagai macam aktivitas sex untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya. Namun terkadang banyak…
KPK telah meningkatkan kasus dugaan korupsi pada proyek-proyek di divisi Engineering, Procurement and Construction atau…
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) didesak mengusut indikasi dugaan korupsi terkait penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos)…
Muhammad Said Didu meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk bertanggung jawab atas beban…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan kesempatan amnesti kepada…