Pemerataan Akses Energi Penting Sentuh Daerah 3 T

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Langkah pemerintah dalam memberikan akses energi yang merata dan terjangkau untuk seluruh masyarakat di semua wilayah di Indonesia wajib terus dilakukan.

Sebab, pemerataan energi nasional pada seluruh pelosok negeri memang bukan hal mudah. Perlu kesiapan infrastruktur pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan energi tersebut.

Belum lagi pada pemerataan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Inilah yang menjadi perhatian dari Kesatria Muda Respublika (KMR) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Muhammadiyah Prof Hamka (BEM UHAMKA).

Dewan Pembina PP KMR, Iwan Bento Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan BBM satu harga melalui Perpres Nomor 63 Tahun 2020, sehingga pemerataan akses energi ini bisa dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh di semua kawasan di Indonesia.

“Program BBM satu harga terbuka bagi badan usaha yang memiliki izin untuk turut andil dalam pemerataan energi di Indonesia,” kata Iwan dalam focus group discussion (FGD) dengan tema “Menuju SDM Unggul untuk Ketersediaan dan Keterjangkauan BBM di Indonesia” pada Rabu (3/7) di Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA, Jakarta Timur seperti dikutip Holopis.com.

Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lanjut Iwan, setiap badan usaha yang memiliki izin berhak terlibat dalam memberikan aksesibilitas energi hingga ke daerah 3T.

“Lalu siapa yang mengikuti program? Siapa yang punya semangat nasionalisme menyediakan BBM di daerah 3T? Hanya dua, (PT) Patra Niaga dan PT AKR,” ungkap Iwan.

Selain itu, Iwan yang juga seorang Pengamat Energi menjelaskan tentang pentingnya sumber daya manusia yang unggul dalam tata niaga sektor minyak dan gas, baik di hulu maupun hilir. Baginya, diperlukan investasi yang besar dalam tata kelola sumber daya manusia.

“Ini harus ada bentuk sinergisitas antara investasi pada SDM serta investasi pada teknologi, untuk melakukan pengontrolan,” kata Iwan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia, Wiwit Sudarsono mengungkapkan bahwa program BBM Satu Harga yang dijalankan oleh pemerintah cukup dirasakan oleh supir angkutan umum online di daerah.

“Sayangnya, tarif yang didapat oleh perwakilan PAS Indonesia di daerah cukup rendah,” kata Wiwit.

Ia pun mengungkapkan bahwa tarif belum diatur secara jelas, hanya bersifat himbauan. Sejauh ini permasalahan tarif baru diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 667 Tahun 2022. Belum lagi tidak ada sanksi yang diberlakukan bagi aplikator yang tidak menjalankan Keputusan Menteri.

“Akhirnya persaingan harga, semakin turun, semakin turun, semakin turun. Sehingga pendapatan kami dengan adanya perang tarif di pasar itu, akhirnya pendapatan kami akan sangat minim, tapi pengeluaran kami tetap bahkan meningkat,” ujarnya.

“Yang mana jika dihitung, taksi online dan ojek online adalah member terbesar pengguna BBM yang ada di Indonesia,” sambung Wiwit.

Sementara itu, Adri Wiyanto yang merupakan Presiden Mahasiswa UHAMKA mengingatkan jika sumber BBM yang sampai hari ini digunakan oleh masyarakat Indonesia berasal dari fosil dan minyak bumi bersifat terbatas. Sehingga, lanjutnya, penetapan kuota BBM sebagai langkah agar masyarakat tetap dapat menikmati energi secara adil.

Adri juga menyikapi situasi subsidi BBM yang masih dinikmati oleh orang mampu. Menurutnya, ketidakpedulian orang mampu dalam menikmati subsidi BBM memiliki dampak yang sangat besar, salah satunya adalah ketidakmerataan energi.

“Di sini kita sama-sama menumbuhkan kesadaran kita untuk bagaimana caranya kita memikirkan energi ini dapat terjangkau dan merata ke seluruh penjuru negeri maupun pelosok-pelosok daerah,” tutup Adri.