KPK Tuding Pemerintah Abai Soal Ego Sektoral Kejaksaan dan Polri

HOLOPIS.COM, JAKARTA – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendesak Menko Polhukam Hadi Tjahjanto untuk segera mengambil Tindakan atas lemahnya koordinasi antar penegak hukum.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut bahwa tingginya ego sektoral antar lembaga penegak hukum berlangsung cukup lama.

“Tapi sampai sekarang juga belum ada tindak lanjutnya, mudah-mudahan ke depan begitu mekanismenya. Kalau kami yang harus turun mengundang, ego sektoral itu masih ada,” kata Alexander Marwata dalam pernyataannya Senin (1/7) yang dikutip Holopis.com.

Menurutnya ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi. Terlebih lagi, menurutnya koordinasi cenderung tertutup jika KPK menindak adanya oknum di lembaga-lembaga itu yang terjerat korupsi.

“Ini persoalan ketika kita berbicara pemberantasan korupsi ke depan, saya khawatir dengan mekanisme seperti ini, saya terus terang tidak yakin memberantas korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa koordinasi tidak berjalan baik meskipun sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2022 serta nota perjanjian kerja sama antar lembaga.

Selain itu, dia pun memastikan bahwa pimpinan KPK tidak tunduk pada intervensi apapun dalam hal pemberantasan korupsi. Namun, kata dia, intervensi yang lebih besar justru kerap diterima penyidik-penyidik di tingkat bawah.

Saat ini di KPK menurutnya ada sebanyak 320 orang Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD), yang di antaranya terdiri dari 140 orang dari Polri dan 150 orang dari Kejaksaan.

“Dan mereka-mereka ini memegang jabatan strategis dalam hal penindakan,” kata Nawawi.

Temukan kami juga di Google News
  • Baca Juga

KPK Duga Bos Tambang Orang Dekat Bahlil Lahadalia Terlibat Suap Tambang Malut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menampik adanya dugaan keterlibatan bos tambang, Setyo Mardanus dalam sengkarut dugaan suap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba terkait pengurusan perizinan tambang di Malut.

KPK Sebut Nilai Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Capai Rp 1,3 Triliun

Nilai kontrak akuisisi kerja sama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry terhadap PT Jembatan Nusantara disebut mencapai Rp 1,3 triliun.

Kasus Harun Masiku, Staf Hasto dan 3 Tim Hukum PDIP Dicegah ke Luar Negeri

Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah lima orang berpergian ke luar negeri. Ini atas permintaan KPK terkait pengusutan kasus dugaan suap Harun Masiku yang masih buron.

KPK Periksa Komisaris PT Asiatel Globalindo Tan Heng Lok

Tim penyidik KPK) mengagendakan pemeriksaan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Asiatel Globalindo Tan Heng Lok (THL), pada Selasa (23/7).

Moeldoko : Saya Tidak Setuju TNI Berbisnis!

Kepala Staf Kepresidenen, Moeldoko menolak dengan keras salah satu poin dalam revisi UU TNI Polri.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu

BERITA TERBARU

RESEP : Roti Isi Daging Sayur Bumbu Teriyaki, Rasanya Umami Banget Pokoknya

Resep kuliner kali ini ada Roti Isi Daging Sayur Bumbu Teriyaki, yang tentunya lezat dan nikmat.