HNW Desak PPATK Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VIII, Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera menyerahkan daftar nama anggota DPR yang melakukan judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Hal itu menurutnya, agar mempercepat kinerja MKD dalam menindaklanjuti nama-nama wakil rakyat yang memainkan aktivitas haram tersebut.

“PPATK seharusnya segera melaporkan nama-nama yang diduga bermasalah itu ke MKD DPR RI, sehingga MKD dapat segera menindaklanjuti,” ujarnya dalam keterangan pers, seperti dikutip Holopis.com, Minggu (30/6).

Hidayat yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari fraksi PKS itu menyampaikan, MKD harus segera bertindak dan memberi sanksi jika sudah menerima laporan nama-nama anggota legislatif melakukan judi daring.

Sebab jika prosesnya lamban, lanjutnya, citra anggota legislatif yang tidak terlibat akan tercemar akibat ular para anggota sejawat yang terlibat judi online.

“Yang paling penting itu juga dalam rangka menjaga marwah DPR RI,” ucap Hidayat.

Lebih lanjut, Hidayat mengimbau semua lembaga negara, baik itu di tingkat eksekutif maupun yudikatif untuk turut aktif memastikan lingkungan mereka terbebas dari praktik judi daring, seperti halnya yang dilakukan pihaknya.

“Mestinya semua lembaga negara di rumpun eksekutif maupun yudikatif juga melakukannya secara serentak, berkontribusi menyelamatkan Indonesia dari kondisi darurat judi online,” ujar Hidayat.

Sebagaimana diberitakan Holopis.com, PPATK melaporkan setidaknya 1.000 lebih anggota DPR/DPRD hingga pegawai di Sekretariat Jenderal DPR/DPRD terindikasi bermain judi online.

Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana mengaku, bahwa pihaknya telah mengantongi data lengkap para wakil rakyat, berikut jajaran pegawai di parlemen yang melakukan aktivitas terlarang tersebut.

“Jadi yang memang diprotet di PPATK sekian ribu orang adalah anggota DPR RI di sini, lalu kemudian DPRD, dan Setjen sini dan beberapa sekertariat DPRD. Itu angkanya masif,” kata Ivan.

“Nama, domisili, kediaman, nomor handphone, tanggal lahir, semua ada di sini lengkap. Dia transaksi di wilayah mana saja ada lengkap,” tambahnya.