BerandaNewsPolhukamSuap Dana PEN Muna, Eks Direktur Kemendagri Ardian Noervianto Dituntut 5 Tahun...

Suap Dana PEN Muna, Eks Direktur Kemendagri Ardian Noervianto Dituntut 5 Tahun Penjara

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman lima tahun dan empat bulan penjara. Ardian juga dituntut hukuman denda sebesar Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. 

Permintaan itu disampaikan JPU KPK kepada majelis hakim dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat tuntutan terdakwa Ardian Noervianto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (26/6). Tak hanya itu, jaksa juga menuntut Ardian Noervianto membayar uang pengganti senilai Rp 2.876.999.000 subsider dua tahun kurungan. 

Tuntutan itu diberikan lantaran Jaksa meyakini jika Adrian terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam kasus dugaan suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Muna tahun 2021–2022.

Menurut Jaksa perbuatan Ardian Noervianto terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ardian Noervianto berupa pidana penjara selama lima tahun dan empat bulan dan pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider pidana kurungan selama enam bulan,” ucap Jaksa, seperti dikutip Holopis.com.

Dalam menjatuhkan tuntutan, Jaksa mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, perbuatan Ardian dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

“Hal meringankan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan dan menghargai persidangan,” tutur Jaksa. 

Diketahui, perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama atau perkara penerimaan suap untuk persetujuan dana pinjaman program PEN Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021, yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara itu, Ardian divonis enam tahun penjara dan denda Rp250 subsider tiga bulan penjara pada Rabu, 28 September 2022. Selain itu, Ardian juga dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar 131.000 dolar Singapura subsider satu tahun kurungan. 

Dalam perkara pengembangan ini, Ardian diduga menerima suap Rp 2,4 miliar dari Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, Laode Muhammad Rusman Emba dan mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Muna, Laode Gomberto. Suap itu untuk mendapatkan dana pinjaman PEN  Kabupaten Muna maksimal Rp 401,5 miliar. Dalam perkara ini, Rusman Emba dan Gomberto juga dijerat KPK. 

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Terbukti Terima Suap Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dengan hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menko Polhukam Tegaskan Transformasi Digital Bagi Polri Bukan Opsi, Tapi Keharusan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menekankan, bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Terutama dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja Polri.

Ditangkap di Banten, KPK Sebut Muhaimin Kerap Mangkir Panggilan Pemeriksaan

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Muhaimin Syarif, tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba pada hari Selasa (16/7).

Polres Metro Bekasi Tangkap 30 Pelaku Tawuran, Belasan Sajam Diamankan

Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah berhasil menangkap sedikitnya 30 orang dalam kasus tawuran hanya dalam kurun waktu enam bulan atau 1 semester saja.

Bey Machmudin Ajak Pemuda dan LSM Jadi Agen Antikorupsi

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengajak kepada seluruh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjadi agen perubahan dan pelopor antikorupsi di lingkungannya masing-masing.

Mendag Usulkan Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, atau lebih dikenal dengan sebutan Satgas Pengawasan barang impor ilegal kepada Jaksa Agung, ST Burhanuddin.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS