Presiden Jokowi Janjikan Bantuan Beras Berlanjut

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengumbar janji bahwa pemerintah masih akan menyalurkan bantuan kepada pemerintah meski sudah tidak menjabat.

Dimana salah satunya adalah program bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram per bulan yang masih akan berlanjut hingga Desember mendatang.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika meninjau stok beras dan menyerahkan bantuan cadangan pangan pemerintah di Gudang Bulog Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Kamis.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menanyakan kepada penerima manfaat apakah mereka sudah menerima bantuan pangan dari Januari hingga Juni.

“Januari sudah dapat? Februari sudah? Maret sudah? April sudah? Mei sudah? Yang diterima ini Juni? Setelah Juni nanti Agustus, Oktober, Desember. Sampai Desember diteruskan ya,” kata Jokowi dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (27/6).

Jokowi pun mengklaim bahwa berdasarkan perhitungan, APBN negara masih mencukupi untuk penyaluran bantuan beras.

“Itu sudah kita hitung-hitung di APBN diteruskan atau enggak. APBN cukup enggak. Karena ini duit triliunan, gede banget. Beras -10 kilogram per bulan untuk 22 juta masyarakat kita,” jelasnya.

Selain itu, Jokowi menyebut bahwa Bulog memiliki stok beras yang mencukupi, dengan 1,7 juta ton tersedia secara nasional dan 1.500 ton khusus di Gudang Bulog Buntok.

“Berasnya dari Bulog. Bulog stoknya cukup enggak? Sekarang Bulog memiliki stok 1,7 juta ton. Di sini saja stoknya 1.500 ton, bukan kilo lho, ton,” ungkap Presiden.

Mengenai fluktuasi harga beras, Presiden menjelaskan bahwa saat ini harga pangan di seluruh dunia naik akibat penurunan produksi.

“Kenapa produksinya turun? Karena ada gelombang kekeringan, gelombang panas yang panjang di negara-negara lain, bukan hanya Indonesia,” ucapnya.

Karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menggenjot produksi agar naik, sehingga harga beras turun.

Namun, Jokowi pun menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepuasan petani dan keterjangkauan harga untuk konsumen.

“Pemerintah harus menjaga keseimbangan yang tidak mudah, menjaga keseimbangan agar harganya -membuat- petani senang, harga di pasar, masyarakat juga senang. Tetapi ya itu enggak mudah,” pungkasnya.