HOLOPIS.COM, JAKARTA – Salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan, Muhammadiyah nampaknya mulai berpikir ulang terkait keputusannya untuk terjun ke dunia pertambangan, khususnya pertambangan batu bara.
Anggota Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Ihsan Tanjung menyampaikan, bahwa pihaknya kini tengah menyusun kajian internal terkait manfaat pengelolaan tambang untuk kepentingan umum, seperti untuk membiayai pendidikan hingga kesehatan.
Dia menjelaskan, kajian tersebut meliputi kajian terkait aspek kemampuan sumber daya manusia (SDM), serta hitung-hitungan keuangan dan pembiayaan operasional pertambangan.
Adapun nantinya, terang Ihsan, kajian internal itu akan digunakan sebagai acuan jika Muhammadiyah sepakat untuk menerima IUP batu bara dari pemerintah nantinya.
“Kalau memang tambang menjadi suatu kebutuhan dan dianggap oleh Muhammadiyah menjadi bagian yang mampu dilakukan, pasti Muhammadiyah akan kerjakan,” kata Ihsan dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (26/6).
Adapun dalam kajian itu, lanjutnya, telah memproyeksikan penggunaan dana hasil pertambangan untuk kepentingan umum, seperti pembiayaan 173 perguruan tinggi, 19 ribu sekolah dan 300 rumah sakit yang berada di bawah naungan Muhammadiyah.
Selain itu, benefit pengelolaan tambang nantinya juga akan dialirkan untuk tata kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Dimana BPRS berfokus pada pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jadi artinya, kalau memang ada dana masuk bukan dari sumbangan, tapi adalah hasil yang produktif mungkin akan digunakan untuk kemaslahatan Muhammadiyah. Amal usaha, sekolah, rumah sakit, semua untuk itu” ujar Ihsan.
Meski telah menyusun kajian mengenai profit pengelolaan tambang, Ihsan menegaskan bahwa Muhammadiyah hanya akan menerima, bukan mengajukan proposal kepada pemerintah untuk mendapatkan IUP batu bara.
“Posisi kami saat ini pasif, kami sebagai objek yang kemudian subjeknya adalah pemerintah yang memberikan kepada organisasi masyarakat. Jika Muhammadiyah membutuhkan, kami akan terima,” kata Ihsan.
Ihsan juga mengaskan, bahwa Muhammadiyah tidak pernah menolak wacana pemerintah untuk memberi hak pengelolaan IUP batu bara kepada ormas kegamaan. “Jika ada yang menolak, itu bukan pernyataan Muhammadiyah, itu personal orang yang menyampaikan,” pungkasnya.
