BerandaNewsPolhukamHabib Syakur Harap Negara Tetapkan Darurat Nasional Judi Online

Habib Syakur Harap Negara Tetapkan Darurat Nasional Judi Online

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mengatakan bahwa judi online menjadi sesuatu yang sangat meresahkan bagi masyarakat Indonesia saat ini. Bahkan ia menilai seharusnya pemerintah sudah menetapkan status darurat judi online.

“Kasusnya sudah banyak dan ada yang sampai bunuh diri, ada anggota TNI yang gelapkan dana kesatuan dan segala macam. Artinya, judi online ini sudah sangat meresahkan dan harus ditetapkan sebagai darurat nasional,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Minggu (23/6).

Persoalan ini akan menjadi sangat serius menurut Habib Syakur, mana kala ada oknum anggota lembaga penegak hukum dan keamanan di Indonesia yang terlibat menjadi bekingan. Bagi dia, menelusuri keberadaan para beking ini sebenarnya sangat bisa dilakukan jika memang aparat pemerintah serius.

“PPATK punya datanya lengkap, dan saya yakin ada aliran dana ke oknum-oknum aparat. Saya kira hal ini harus menjadi atensi serius dari Presiden Jokowi, jangan sampai ada alibi-alibi untuk sekadar angin-angin segar saja,” ujarnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

Lebih lanjut, ulama asal Malang Raya ini meminta agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo serius dalam melakukan pendalaman dan penindakan terhadap para bandar judi online, termasuk mereka yang membeking bisnis haram ini.

“Mohon Kapolri jangan takut, memberantas judi online tak akan merugikan anda, justru reputasi anda akan naik di mata publik, sekalipun anda tindak tegas jika ada anggota yang menjadi bekingan,” tuturnya.

Terakhir, Habib Syakur pun mengatakan bahwa perkara judi online ini tidak hanya haram dalam perspektif agama, akan tetapi sangat merugikan masyarakat dan negara.

“Bayangkan orang susah rela tombok Rp100.000 yang harusnya untuk kasih makan anak istri mereka. Akhirnya uangnya hilang karena kalah, ekonomi tidak berputar, pendapatan negara tidak ada dan semuanya rugi, yang untung ya para bandar dan yang jadi bekingan karena dapat setoran,” tukasnya.

“Mohon kepada Kapolri, Jaksa Agung, Pak Menko Polhukam dan Yang Mulia Pak Presiden Joko Widodo. Jadikan Indonesia darurat judi online, dan jadikan ini sebagai bahaya nasional,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Terbukti Terima Suap Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dengan hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menko Polhukam Tegaskan Transformasi Digital Bagi Polri Bukan Opsi, Tapi Keharusan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menekankan, bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Terutama dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja Polri.

Ditangkap di Banten, KPK Sebut Muhaimin Kerap Mangkir Panggilan Pemeriksaan

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Muhaimin Syarif, tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba pada hari Selasa (16/7).

Polres Metro Bekasi Tangkap 30 Pelaku Tawuran, Belasan Sajam Diamankan

Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah berhasil menangkap sedikitnya 30 orang dalam kasus tawuran hanya dalam kurun waktu enam bulan atau 1 semester saja.

Bey Machmudin Ajak Pemuda dan LSM Jadi Agen Antikorupsi

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengajak kepada seluruh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjadi agen perubahan dan pelopor antikorupsi di lingkungannya masing-masing.

Mendag Usulkan Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, atau lebih dikenal dengan sebutan Satgas Pengawasan barang impor ilegal kepada Jaksa Agung, ST Burhanuddin.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS