BerandaNewsPolhukamSandiaga Uno Ngotot Muktamar PPP Harus Digelar Secepatnya, Biar Mardiono Lengser ?

Sandiaga Uno Ngotot Muktamar PPP Harus Digelar Secepatnya, Biar Mardiono Lengser ?

"PPP selayaknya mendukung pemerintahan tapi bisa berada di luar pemerintahan," imbuhnya.

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Politikus PPP Sandiaga Uno kembali mendesak agar partai berlambang Ka’bah tersebut segera mendeklarasikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang, sekaligus mengganti posisi Mardiono sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP dengan sosok yang lebih berintegritas dan kompeten.

Sandiaga Uno pun menyebut, PPP yang sudah gagal masuk parlemen tersebut seharusnya bisa melihat fakta yang ada, bahwa memang mereka gagal dalam Pileg 2024. Sehingga opsi terbaik saat ini adalah bagaimana mereka bisa masuk ke pemerintahan meskipun kemudian tidak mendapat jatah jabatan.

“Saya sudah berikan masukan agar mendukung pemerintahan Pak Prabowo walaupun tak minta jabatan di dalam pemerintahan. Itu pembedanya,” kata Sandiaga dalam pernyataannya pada Jumat (21/6) seperti dikutip Holopis.com.

“PPP selayaknya mendukung pemerintahan tapi bisa berada di luar pemerintahan,” imbuhnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

Oleh karena itu, Sandiaga pun mendorong agar PPP segera melakukan forum besar partai seperti Muktamar sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Oktober 2024. Hal itu demi membulatkan suara PPP mendukung pemerintahan mendatang.

“Itu nanti diputuskan di forum selain Muktamar. Kan ada forum Mukernas, Silatnas, atau Rapimnas. Itu nanti yang seyogyanya sebelum Oktober diputuskan,” ujar Eks Ketua Bappilu PPP tersebut.

Sebelumnya diberitakan, dalam tampilan surat yang beredar, setidaknya ada empat tanda tangan petinggi dewan majelis. Mereka diketahui antara lain Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Romy.

Surat yang telah terbit di awal bulan Mei itu meminta agar DPP PPP segera menggelar Muktamar di tahun ini karena kekalahan mereka masuk parlemen.

“Bahwa, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional. Mengingat: (1) suara PPP di Tingkat nasional (DPR) pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di daerah (DPRD provinsi dan kabupaten/kota); (2) nomenklatur ‘Pelaksana Tugas’ Ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode,” bunyi poin tersebut.

“Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah muktamar. Karenanya, kami meminta agar muktamar digelar pada 2024, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima”.

Selain itu, dewan majelis juga meminta DPP segera menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintah mendatang.

“Bahwa, Pilpres 2024 sudah selesai dengan adanya pengumuman MK pada 22 April 2024. Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum permusyawaratan partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan musyawarah kerja nasional (mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya,” bunyi surat itu.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

KPK Dalami Dugaan Aset Hasil Pencucian Uang SYL dan Keluarga Lewat Anak

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aset mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan keluarganya. Salah satu upaya dilakukan dengan memeriksa anak SYL, Indira Chunda Thita pada Selasa (16/7).

Tiga Orang Teroris Papua Tewas Ditembak TNI, Warga Lakukan Perlawanan

Petugas gabungan TNI Polri dikabarkan telah berhasil menembak mati tiga orang warga yang diduga anggota teroris Papua atau biasa disebut OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Prabowo-Gibran Masih Bongkar Pasang Rencana Kabinetnya

Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pihaknya belum menemukan komposisi pasti sosok yang akan mengisi kabinetnya mendatang.

Pegi Setiawan Tegaskan Gak Kenal Aep Saksi Kasus Vina Cirebon

Pegi Setiawan secara terang-terangan menegaskan bahwa dirinya memang tidak mengenali Aep selaku saksi mata kasus Vina Cirebon. Bahkan, Pegi juga merasa bingung mengapa Aep mengenali dirinya.

Walkot Semarang Mbak Ita Dicegah ke Luar Negeri, Jadi Tersangka KPK?

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Setidaknya ada tiga...

Ingat! Caleg Terpilih Belum Lapor Harta Kekayaan Tak Akan Dilantik

Calon anggota legislatif (caleg) terpilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak akan dilantik, apabila belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS