BerandaNewsPolhukamKemenlu : 155 WNI di Malaysia Terancam Hukuman Mati

Kemenlu : 155 WNI di Malaysia Terancam Hukuman Mati

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) RI mengungkapkan bahwa ratusan warga Indonesia yang berada di luar negeri terancam menjalani hukuman mati.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengungkapkan, setidaknya dari 165 warga yang terancam hukuman mati, 155 di antaranya berada di wilayah Malaysia.

Selain itu di Arab Saudi sebanyak 3 orang, Uni Emirat Arab 3 orang, Laos 3 orang, dan Vietnam 1 orang.

“Dari 165 kasus tersebut perlu didampingi dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dari seluruh perwakilan kita, termasuk juga dengan kementerian/lembaga di pusat untuk memastikan para WNI mendapatkan haknya secara adil dalam sistem peradilan setempat,” kata Judha dalam pernyataannya beberapa waktu lalu seperti dikutip Holopis.com.

Penerbit Iklan Google Adsense

Judha kemudian tidak berbicara mengenai upaya lanjutan terhadap ratusan WNI yang terancam hukuman mati. Menurutnya, pemerintah sudah melakukan sosialisasi mengenai keputusan menteri luar negeri mengenai pedoman penanganan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri.

“Proses pedoman ini sudah dilakukan dalam proses yang panjang selama tiga tahun melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dari akademisi, teman-teman LSM, dan media. Kita juga sudah lakukan uji publik terhadap pedoaman ini sebelum ditetapkan melalui keputusan menteri luar negeri,” ujarnya.

Oleh karena itu, Judha kemudian sebatas meminta seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam proses penanganan perlindungan WNI khususnya yang terancam di luar negeri.

Selain itu kolaborasi ini bukan hanya terkait dengan proses penanganan kasusnya saja tetapi juga terkait dengan langkah-langkah pencegahan.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Mahfud MD Harap Rektor Transparan soal Pemberhentian Dekan FK Unair

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD memberikan respons atas diberhentikannya Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Budi Santoso oleh Rektor Unair Rektor Unair Prof. Nasih.

Pemerintah Beri Perhatian Khusus soal Kasus Kekerasan di Pesantren

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan dan mengutuk keras terjadinya kasus kekerasan di lingkup pondok pesantren hingga menyebabkan hilangnya nyawa santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Kementerian PPPA Bakal Ajak Ngobrol Organisasi Perempuan soal UU KIA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyambut baik disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Hasyim Ashari Dipecat Karena Kasus Asusila, Kaesang : Itu yang Terbaik

Ketua Umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kaesang Pangarep) ikut menanggapi perihal putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Ashari.

Ini Alasan Polda Metro Belum Tahan Firli Bahuri di Kasus Pemerasan SYL

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto berkelit bahwa pihaknya lamban dalam penyelesaian perkara mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Apresiasi Tinggi untuk Densus 88 di Balik Pertobatan JI

Khoirul Anam mengapresiasi Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang dinilainya berhasil mengukir sejarah baru dengan menyadarkan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) untuk membubarkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS