BerandaNewsPolhukamMardiono Tuding Isu Muktamar Justru Bikin Perpecahan PPP

Mardiono Tuding Isu Muktamar Justru Bikin Perpecahan PPP

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Plt Ketua Umum PPP Mardiono menanggapi perihal desakan  dari Dewan Majelis PPP untuk segera menggelar Muktamar di tahun 2024.

Juru bicara Mardiono, Imam Priyono mengatakan, isu tersebut sebenarnya sangat disayangkan bisa muncul ketika kekalahan PPP masuk ke parlemen.

“Kalau masih ada pihak-pihak yang terus mengembuskan isu muktamar, kami sangat menyayangkan dan akan kontraproduktif bagi persatuan dan pembangunan PPP ke depan,” kata Imam Priyono dalam pernyataannya Selasa (18/6) seperti dikutip Holopis.com.

Imam pun menyebut bahwa seharusnya dengan kekalahan PPP di Pemilu 2024 membuat semua pihak saling menguatkan dan bukan malah saling menjatuhkan.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Mari membangun bersama PPP ke depan, dan kita ciptakan budaya baru organisasi PPP yang saling menguatkan,” ujarnya.

Imam kemudian menegaskan bahwa Mardiono akan tetap berpegang pada hasil rapimnas IX pada 6 Juni 2024 yang menyatakan PPP saat ini akan fokus dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 yang diikuti kader maupun non kader.

Dimana keputusannya adalah  para jajaran DPP PPP, ketua DPW seluruh Indonesia dan pimpinan majelis sepakat akan menggelar muktamar pada 2025.

“Dengan suara bulat para jajaran DPP PPP, ketua DPW seluruh Indonesia dan pimpinan majelis akan menggelar muktamar tahun 2025,” tukasnya.

Dalam tampilan surat yang beredar,  setidaknya ada empat tanda tangan petinggi dewan majelis. Mereka diketahui antara lain Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Romy.

Surat yang telah terbit di awal bulan Mei itu meminta agar DPP PPP segera menggelar Muktamar di tahun ini karena kekalahan mereka masuk parlemen.

“Bahwa, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional. Mengingat: (1) suara PPP di Tingkat nasional (DPR) pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di daerah (DPRD provinsi dan kabupaten/kota); (2) nomenklatur ‘Pelaksana Tugas’ Ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode,” bunyi poin tersebut.

“Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah muktamar. Karenanya, kami meminta agar muktamar digelar pada 2024, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima”.

Selain itu, dewan majelis juga meminta DPP segera menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintah mendatang.

“Bahwa, Pilpres 2024 sudah selesai dengan adanya pengumuman MK pada 22 April 2024. Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum permusyawaratan partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan musyawarah kerja nasional (mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya,” bunyi surat itu.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Sah! Jokowi Lantik Sudaryono Jadi Wakil Menteri Pertanian

Presiden Jokowi (Joko Widodo) secara resmi telah melantik nama Sudaryono menjadi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) bersama dengan sejumlah jabatan Wakil Menteri lainnya.

KPK Dalami Dugaan Aset Hasil Pencucian Uang SYL dan Keluarga Lewat Anak

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aset mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan keluarganya. Salah satu upaya dilakukan dengan memeriksa anak SYL, Indira Chunda Thita pada Selasa (16/7).

Tiga Orang Teroris Papua Tewas Ditembak TNI, Warga Lakukan Perlawanan

Petugas gabungan TNI Polri dikabarkan telah berhasil menembak mati tiga orang warga yang diduga anggota teroris Papua atau biasa disebut OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Prabowo-Gibran Masih Bongkar Pasang Rencana Kabinetnya

Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pihaknya belum menemukan komposisi pasti sosok yang akan mengisi kabinetnya mendatang.

Pegi Setiawan Tegaskan Gak Kenal Aep Saksi Kasus Vina Cirebon

Pegi Setiawan secara terang-terangan menegaskan bahwa dirinya memang tidak mengenali Aep selaku saksi mata kasus Vina Cirebon. Bahkan, Pegi juga merasa bingung mengapa Aep mengenali dirinya.

Walkot Semarang Mbak Ita Dicegah ke Luar Negeri, Jadi Tersangka KPK?

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Setidaknya ada tiga...
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS