HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku tidak sepakat dengan wacana pemberian bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online.
Airlangga mengatakan, korban judi online atau judol bukan kalangan masyarakat yang mendapat jatah bansos, seperti masyarakat miskin yang membutuhkan.
Dengan nada tertawa, Airlangga pun menekankan, bahwa korban judol tidaklah sama dengan ojol atau ojek online.
“Kalau judi online kan judol namanya, kalau judol tidak dapat fasilitas seperti ojol,” kata Airlangga dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (14/6).
Sebagaimana diketahui, pemerintah di tahun 2022 lalu memang sempat memberikan bansos kepada para pengemudi ojol, sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Adapun pemberian bansos kepada para pengemudi ojol itu berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 per orang.
Pemberian bansos tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.
Adapun untuk wacana pemberian bansos bagi para korban judi online dilontarkan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
Dia mendorong agar korban judi online yang jatuh miskin agar masuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Ia mengklaim hal itu sebagai langkah kongkret pemerintah dalam penanganan dampak sosial dari judi online.
“Ya kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini misalnya kemudian kita masukan di dalam DTKS sebagai penerima bansos ya,” kata Muhadjir, Kamis (13/6).
Dia menyampaikan, bahwa kejahatan judi online telah menyebabkan banyak orang jatuh ke dalam jurang kemiskinan, yang kemudian mereka menjadi tanggung jawab pihaknya Kemenko PMK.
“Banyak yang menjadi miskin baru itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK,” jelasnya.
