HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Gerindra menganggap Mahfud MD saat ini hanya mampu mengeluarkan omongan kosong semata pasca kalah dari Pilpres 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, dengan ucapan Mahfud MD yang menyebutkan penanganan kasus Vina Cirebon tidak profesional atau unprofessional hanya menunjukan omong kosong semata.
“Omong kosonglah Pak Mahfud, sudah game over-lah, jangan banyak komentar lagi,” ujar Habiburokhman dalam pernyataannya pada Rabu (12/6) seperti dikutip Holopis.com.
Pimpinan Komisi III DPR RI itu pun mengajarkan Mahfud untuk tidak usah memberikan asumsi terhadap suatu persoalan hukum. Apalagi, Habiburokhman menilai bahwa Mahfud MD tidak memiliki kompetensi soal kasus hukum Vina.
“Jangan persoalan hukum itu kita sikapi dengan asumsi, apalagi asumsi dari masing masing orang yang tidak memiliki kompetensi,” tegasnya.
Habiburokhman juga menyindir Mahfud agar tidak mentang-mentang sebagai pakar hukum lantas bisa seenaknya berbicara apapun tanpa melihat fakta sebenarnya
“Hanya pakar hukum berpendapat lalu berasumsi begini, faktanya seperti apa ya harus kita ikuti dan melalui prosedur acara yang benar,” tandasnya.
Apalagi, kata Habiburokhman, kasus pembunuhan Vina Cirebon ini sudah memiliki putusan hukum berkekuatan hukum tetap. Seusai ketentuan yang berlaku, kata dia, salah satu cara mengubah atau mengoreksi putusan tersebut melalui peninjauan kembali atau PK.
“Sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, satu satunya cara mengubah ya dengan ya namanya PK. PK apa syaratnya? Syaratnya novum. Lalu bagaimana pemeriksaan novum, ya diajukan oleh orang-orang yang berkepentingan, yaitu para tersangka. Silakan saja gitu loh,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD menyebutkan penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon tidak profesional. Dia menduga ada permainan dalam penyelesaian kasus ini. Salah satunya adalah karena ditangkapnya Pegi Setiawan setelah 8 tahun buron, tidak lama setelah kasus ini menjadi sorotan publik karena kasus Vina Cirebon ini diangkat menjadi film layar lebar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap strategi pemerintahan era kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mencapai…
Banyak pasangan yang mencoba berbagai macam aktivitas sex untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya. Namun terkadang banyak…
KPK telah meningkatkan kasus dugaan korupsi pada proyek-proyek di divisi Engineering, Procurement and Construction atau…
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) didesak mengusut indikasi dugaan korupsi terkait penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos)…
Muhammad Said Didu meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk bertanggung jawab atas beban…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan kesempatan amnesti kepada…