HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati mengklaim tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia berhasil mencatatkan penurunan.
Hal itu sebagaimana disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Selasa 11 Juni 2024 kemarin.
Dia mengatakan, tingkat kemiskinan dan pengangguran mayoritas provinsi di Indonesia bahkan telah di bawah kondisi sebelum pandemi Covid-19 menghantam seluruh dunia beberapa tahun lalu.
“Artinya kita telah berhasil menurunkan kembali kemiskinan dan pengangguran sesudah mengalami lonjakan akibat pandemi,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (12/6).
Menurutnya, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran itu seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stabil, dimana pertumbuhannya selalu berada di atas 5 persen selama lebih dari 10 kuartal berturut-turut.
Dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi, Indonesia juga mampu menurunkan defisit secara sangat cepat dan menurunkan rasio utang, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga menunjukkan ketangguhan dan kewaspadaan ekonomi Indonesia dalam menghadapi guncangan.
Adapun dalam hal ini, lanjut Bendahara Negara itu, APBN menjadi penting instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia menghadapi berbagai guncangan tersebut.
“Oleh karenanya, selain APBN digunakan dalam menghadapi dinamika global, APBN juga harus tetap dijaga secara prudent agar tetap sehat,” tuturnya.
Tak hanya itu, APBN juga mendukung banyak perbaikan struktural di Indonesia, seperti peningkatan indikator kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari sekolah, stunting, kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim dan daya saing perekonomian Indonesia.
“Kualitas SDM menjadi sasaran paling penting dalam pembangunan, meningkatkan produktivitas dan juga untuk meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung mobilitas serta efisiensi perekonomian,” ucap Sri Mulyani.
Untuk menjaga APBN tetap sehat, Menkeu mengatakan bahwa APBN harus dikelola dengan 3 pilar utama, yaitu dari sisi pendapatan yang harus terus ditingkatkan, spending better belanja yang berkualitas, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif.
Selain itu, harmonisasi pengelolaan APBN dan APBD secara sinergis menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui pengelolaan yang bijaksana.
“Sinergi APBN dan APBD ini tentu tujuannya adalah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, meningkatkan kesejahteraan di semua daerah, mempercepat konvergensi yang artinya daerah yang tertinggal bisa mengejar lebih cepat dan pengelolaan fiskal daerah yang tetap prudent untuk mendorong stabilitas dan transformasi,” tukas Sri Mulyani.
