Kemenkominfo Minta Masyarakat Tingkatkan Keamanan Siber pada Sektor Digital

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Kominfo (Kemenkominfo) Republik Indonesia ajak masyarakat tingkatkan keamanan siber. Hal ini dinilai penting terutama dalam transformasi digital nasional.

“Penting bagi kita semua untuk terus meningkatkan keamanan siber di tengah agenda transformasi digital yang terus berkembang,” kata Wakil Menteri Kominfo RI, Nezar Patria saat memberikan Executive Keynote dalam Fortinet Accelerate Asia 2024 di Fairmont, Jakarta Pusat, Kamis (30/5), seperti dikutip Holopis.com.

Menurut Nezar keamanan siber merupakan salah satu elemen krusial dalam transformasi digital nasional, sehingga dengan meningkatnya adopsi teknologi digital, risiko keamanan siber juga ikut bertambah.

Peningkatan keamanan siber dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menutup celah keamanan pada postur keamanan siber di lingkungan yang terkoneksi jaringan digital dan selalu up-to-date dengan kemajuan teknologi.

“Termasuk Generative AI untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan operasional serta terus meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk mencegah serangan siber,” ujarnya.

Mengutip dari survei Allianz Commercial pada Tahun 2023 lalu, Kementerian Kominfo RI mencatat risiko keamanan siber global meningkat dari 40% di Tahun 2019 menjadi lebih dari 77% pada Tahun 2023. Sementara, sesuai data Google M-Trends Tahun 2024, sektor keuangan menjadi salah satu sektor yang rentan dari serangan siber.

“Dalam lanskap nasional, ekosistem keamanan siber kita masih perlu diperkuat. Di tahun 2023, Indonesia menempati peringkat 48 dari 176 negara pada indeks keamanan siber dengan nilai 63,64 dari 100. Di Asia Tenggara, Indonesia pun baru menduduki peringkat 5 dari 10 negara,” ungkapnya.

Sedangkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat Indonesia sebagai sumber dan tujuan utama anomali keamanan siber. Anomali tersebut berdampak pada penurunan performa perangkat dan jaringan dan berpotensi menimbulkan pencurian data hingga penurunan reputasi dan kepercayaan terhadap suatu organisasi.

“BSSN juga mendeteksi 103 dugaan kebocoran data selama 2023, dengan puncaknya 20 kasus pada bulan Maret dan 15 kasus pada bulan Desember,” tandasnya.