HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon memberikan pemahaman kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Anwar Makarim tentang polemik kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang saat ini menjadi polemik di kalangan para Mahasiswa dan masyarakat.
Menurut Jansen, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak perlu untuk digratiskan seperti yang diwacanakan beberapa kalangan. Ia menekankan kepada Nadiem, agar memastikan biaya kuliah di PTN bisa lebih murah dan terjangkau untuk kalangan masyarakat kecil dan menengah.
“PTN Negeri ini tidak perlu dibuat gratis. Sama seperti halnya dulu juga begitu. Penting dibuat murah dan terjangkau saja. Itu saja sudah cukup,” kata Jansen dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com, Kamis (23/5).
Ia meminta agar Menteri Nadiem bisa melakukan observasi dan melihat lebih dalam ke bawah terkait dengan akar masalah pendidikan di Indonesia, termasuk polemik pendidikan di perguruan tinggi.
Sebab ia yakin, Nadiem kurang memahami masalah kuliah di PTN karena berlatar belakang keluarga mampu. Apalagi menteri yang berasal dari bos start up Gojek ini merupakan lulusan kampus luar negeri yang memiliki biaya pendidikan mahal.
“Mungkin mas Menteri tidak mengalaminya, karena kuliah di Luar Negeri. Tapi banyak orang termasuk para petinggi di Kementerian mas Menteri itu dan ratusan ribu lainnya yang hari ini tersebar di seluruh lembaga di Indonesia ini, lahir dari produk Universitas Negeri yang murah ini,” ujarnya.
“Hidupnya berubah karena pendidikan tinggi mereka disubsidi secara hebat oleh negara. Kan aneh, sekarang setelah punya hak buat kebijakan, malah tidak melakukan hal sama,” sambung Jansen.
Apalagi jika mendengar semangat Nadiem untuk menjelaskan di rapat dengar pendapat di Komisi X DPR RI beberapa waktu yang lalu, bahwa kenaikan UKT perguruan tinggi termasuk PTN hanya berlaku untuk mahasiswa baru, bukan mahasiswa yang sudah belajar di kampus. Maka, Jansen pun mengatakan bahwa hal itu juga patut dikritisi.
Ia menekankan bahwa di antara yang hendak kuliah di PTN sekarang, banyak juga yang ingin kuliah untuk memperbaiki taraf kehidupan dan keluarganya. Ketika biaya sudah dipatok sangat tinggi untuk bisa masuk ke kampus Negeri, maka peluang para generasi bangsa itu bisa terhambat karena tidak mampunya memenuhi kebutuhan biaya kuliah.
“Kita semua sebagai generasi yang pernah menikmati biaya pendidikan murah di Universitas Negeri, semoga bisa mengembalikan lagi kebijakan ini ke sedia kala. Tentu saja angkanya tidak seperti kita dulu yang membayar SPP ratusan ribu per/semester. Karena nilai uang sekarang dengan dulu juga sudah beda,” tukasnya.
“UMR sekarang dgn dulu saja sudah beda. Dicarilah angka yang pas, disesuaikan dengan kemampuan dan pendapatan rata-rata penduduk Indonesia hari ini,” imbuh Jansen.
Bagi kader Demokrat, Jansen menilai bahwa polemik ini seharusnya bisa diurai dan diselesaikan dengan kepala dingin. Namun begitu, pemerintah sebagai otoritas pemegang kebijakan pun harus mampu membuka mata dan telinga lebar-lebar terkait dengan dinamika yang terjadi di lapangan saat ini.
“Tidak perlu kita saling mengutuk, penting mari kita cari solusi bersama untuk ini. Karena itu yang hari ini lebih dibutuhkan anak-anak yang sedang kuliah,” pungkasnya.
