HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah mengklaim akan segera meresmikan pembentukan Satgas Judi Online yang telah lama dibahas.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebutkan, Satgas Judi Online yang diketuai Menko Polhukam Hadi Tjahjanto itu akan segera diresmikan untuk segera bekerja maksimal.
“Sesuai arahan Pak Presiden, akan dibentuk satgas judi online di mana ketuanya adalah Pak Menko Polhukam, ketua bidang pencegahannya Menkominfo, dan ketua penindakannya adalah Pak Kapolri,” kata Budi Arie dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (22/5).
“Sebentar lagi (diresmikan), satu-dua hari,” imbuhnya.
Budi kemudian mengungkapkan, keberadaan Satgas Judi Online ini tidak dituntut Presiden Jokowi untuk meraih target khusus. Yang pasti, keberadaan Satgas tersebut harus memberikan dampak khusus kepada keberadaan judi online.
“Harus ada dampaknya. Ini sesuai perintah Presiden, dalam jangka pendek harus ada dampak dari pembentukan dari satgas,” tegasnya.
Budi kemudian malah pamer bahwa instansinya sudah melakukan pemblokiran kepada sejumlah situs judi online yang marak di dunia maya.
“Sepanjang 17 Juli 2023 sampai 21 Mei 2024, artinya kemarin, itu sudah 1.904.246 konten judi online kita take down. Pemblokiran rekening dan e-wallet terafiliasi judol sudah 5.364 untuk rekening dan sudah diajukan ke OJK, 555 e-wallet diajukan ke Bank Indonesia,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi (Joko Widodo) memutuskan bahwa Indonesia saat ini telah masuk pada status darurat judi online.
Oleh karena itu, dalam rapat terbatas yang dilakukan Presiden Jokowi di Istana, diputuskan perlunya membentuk sebuah satuan tugas terpadu khusus mengenai penanganan judi online.
“Keputusannya, satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force (gugus tugas) terpadu dalam rangka pemberantasan judi online,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam keterangannya, Kamis (18/4).
Budi Arie tidak menjelaskan tugas dan fungsi dari pembentukan Satgas tersebut. Ketua Umum Projo itu hanya menjelaskan bahwa satgas itu akan melibatkan kementerian dan lembaga yang koordinatornya akan ditentukan oleh Presiden Jokowi.
“Ini lebih ke kementerian lembaga nanti, semuanya. Holistik. (Yang dilibatkan) dari aparat penegak hukum, Kominfo, OJK, urusannya rekening kan, keuangannya OJK, PPATK dan sebagainya,” jelasnya.