HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan PB SEMMI, Muhammad Senanatha ikut angkat bicara terkait dengan permasalahan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang sedang ramai diperbincangkan pada setiap platform media sosial. Salah satunya terkait dengan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Di mana salah satu kesaksian di dalam ruang persidangan kasus tersebut, ada pengakuan bahwa oknum auditor BPK meminta upeti hingga Rp12 Miliar untuk meloloskan predikat Kementerian Pertanian WTP (wajar tanpa pengecualian).
“Dalam proses persidangan kasus korupsi Sahrul Yasin Limpo Eks Menteri Pertanian salah satu saksi menyatakan terkait permintaan dari oknum BPK RI yang meminta uang untuk predikat WTP,” kata pria yang karib siapa Sena tersebut dalam keterangan pers yang diterima Holopis.com, Minggu (19/5).
Mahasiswa Pascasarjana Jayabaya itu menilai bahwa BPK saat ini sudah kehilangan marwah sebagai lembaga yang bertugas mengawasi keuangan negara di lembaga pemerintahan di Indonesia.
“BPK RI sebagai lembaga independen sudah kehilangan marwah atas pernyataan dari saksi dalam persidangan kasus korupsi SYL, bahkan masih banyak kasus yang diduga melibatkan oknum BPK seperti korupsi BTS,” ujar Sena.
Oleh sebab itu, Sena menyatakan bahwa PB SEMMI melihat kepercayaan masyarakat terhadap BPK RI menurun diera kepemimpinan BPK di bawah komando Isma Yatun. Sehingga Sena pun meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Ketua BPK RI Isma Yatun untuk digali informasi tentang pengetahuannya di balik semua praktik suap menyuap yang dilakukan oleh oknum pegawai BPK tersebut.
Karena dikhawatirkan, Isma sangat mengetahui praktik tersebut, sehingga patut dilakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk menyudahi semua praktik kotor yang dilakukan di balik labelisasi WTP di kementerian dan lembaga di Indonesia.
“Kepemimpinan BPK RI di era Isma Yatun diduga banyak terlibat kasus korupsi besar ini perlu menjadi perhatian KPK RI, DPR RI bahkan Presiden RI. Oleh karena itu, kami meminta KPK RI untuk segera memanggil Isma Yatun terkait dugaan oknum BPK RI yang diduga terlibat dalam beberapa kasus korupsi di Kementerian,” tegasnya.
PB SEMMI menyatakan bilamana hal ini tidak menjadi perhatian maka PB SEMMI akan melakukan unjuk rasa yang masif untuk mendorong agar upaya pemeriksaan terhadap Isma dilakukan dengan segera.
“Bilamana hal ini tidak menjadi perhatian pemerintah maka PB SEMMI akan melakukan demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk tanggung jawab agent of change,” pungkasnya.
