HOLOPIS.COM, MAHAKAM ULU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim) telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Keputusan itu diambil selama 14 hari ke depan, mulai tanggal 14-29 Mei 2024.
Banjir yang merendam ujung wilayah ini diakibatkan karena curah hujan yang masih tinggi sehingga terjadi banjir susulan di beberapa kampung di Kecamatan Long Bagun dan kecamatan lainnya.
“Kami sudah memutuskan untuk menetapkan SK tanggap darurat arahan pak Bupati supaya bisa bergerak cepat untuk menangani bencana banjir ini, dimulai sejak tanggal 14 Mei, sampai 14 hari ke depan, jadi kemarin sempat surut dan ternyata sore itu naik lagi. Karena tingkat hujan di Hulu Mahakam itu sangat tinggi. Sehingga (terjadi) banjir susulan nih, hampir 70 persen terdampak ” ujar Kalaksa BPBD Mahulu Agus Darmawan seperti dikutip Holopis.com, Kamis (16/5).
Kondisi terbaru, Agus menyebut ketinggian air sudah mencapai atap rumah. Bahkan satu rumah rakit pelabuhannya hanyut terbawa arus sungai yang deras. Sejak semalam BPBD telah mengambil langkah dengan membentuk posko pengungsian yang dipusatkan di gereja di Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun. Meski begitu, Agus mengatakan pihaknya masih harus menambah terpal karena situasi pengungsi di gereja penuh.
“Rumah mau hanyut ada, kalau rumah rakit iya sudah hanyut karena arus sungai Mahakam memang sangat deras jadi sangat riskan menggunakan trasportasi air, kantor BPBD, beberapa OPD, dan sekolah juga terdampak, sudah ada (pengungsi) ini rumah pengungsi ini sudah tidak cukup lagi kami akan menambah dengan tenda biasa. Di area gereja juga kami akan memasang tenda umum,” tuturnya.
Sementara BPBD sendiri belum mengantongi data pasti korban terdampak banjir. Sebab pihaknya masih fokus melakukan evakuasi.
“Ini masih kami himpun (data) karena memang tadi malam itu sangat tiba-tiba datangnya (banjir) dan banyak juga yang mengungsi. Ini staf-staf masih kerepotan mencari tempat. Kemarin buru-buru kita ambil tikar karena kemarin tikar yang kami sediakan itu tidak cukup 50, adi ambil lagi tikar. Kurang lebih 200 sampai 300 orang (mengungsi), itu satu kampung Ujoh Bilang saja,” terangnya.
“Karena kampung-kampung ini berjauhan jadi BPBD hanya bisa mencover sekitaran ibu kota kabupaten. Daerah lain kita serahkan ke pengurus umum masing-masing kecamatan,” tutupnya.
