HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto menanggapi sikap Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan diri akan menjadi oposisi di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Menurut Pacul, sapaan akrabnya, pernyataan rekannya sesama kader PDI Perjuangan (PDIP) itu tidak mencerminkan sikap PDIP secara resmi.
Sebab, kata dia, sikap partai berlambang banteng itu akan beroposisi atau tidak ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang baru akan berlangsung pada 24-26 Mei 2024 mendatang.
“Kita mesti sadar, bahwa seperti kader PDI Perjuangan itu adalah organisasi. Sikap organisasi akan ditentukan nanti. Kata pak Sekjen akan ditentukan dalam Rakernas,” kata Bambang dalam podcast Close The Door, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (8/5).
Namun ia mengaku, tidak mengetahui secara pasti, apakah pernyataan Ganjar terkait sikap oposisi itu merupakan merupakan bocoran dari petinggi partai, atau keputusan pribadi.
“Kalau pak Ganjar itu mungkin pernyataan privat, atau beliau dapat bocoran saya tidak tahu,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa ketika dirinya berada di posisi Ganjar, ia mengaku tidak mempunyai keberanian untuk melakukan hal yang serupa, yang mana itu merupakan tindakan yang mendahului kehendak partai.
“Kalo Bambang Pacul gak gitu, gak berani bos, gak berani kalau partai belum ngambil keputusan saya mendahului gak berani,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, usai kalah dalam kontestasi Pilpres 2024.
Hal itu disampaikannya usai membubarkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (6/5) malam.
Ganjar menegaskan, bahwa dirinya tidak akan masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Saya declare, pertama saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” kata Ganjar, Senin (6/5).
Kendati demikian, mantan Gubernur Jawa Tengah mengaku sangat menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itulah yang membuat dirinya memilih untuk melakukan kontrol dari luar pemerintahan.