HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyampaikan, bahwa Indonesia akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen, menjadi 61 persen.
Seiring dengan itu, ia juga memastikan kontrak perizinan usaha tambang untuk perusahaan asal Amerika Serikat itu akan diperpanjang hingga tahun 2061 mendatang.
Sebagaimana diketahui, izin usaha Freeport akan habis pada 2041. Untuk itu pemerintah akan memperpanjang kontrak Freeport sampai 2061, seiring dengan penambahan saham Indonesia di perusahaan tersebut menjadi 61 persen.
Bahlil berharap, penambahan saham tersebut dapat mendorong bertambahnya lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.
“Ini tujuan pasal 33. Kalau tembaganya ada kita bangun pabrik mobil, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Ke depan itu green energi,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis yang dikutip Holopis.com, Jumat (3/5).
“Kita lakukan ini untuk apa? Supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan bisnis. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah-daerah bisa menciptakan peluang. Investasi itu seperti kereta api, ada lokomotif ada gerbong,” sambung Bahlil.
Bahlil menyampaikan, bahwa kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport sampai dengan tahun 2018 hanya sebesar 9,36 persen. Namun akhirnya setelah ada divestasi saham pada September 2018, kepemilikan saham meningkat pesat menjadi 51,23 persen.
Tak hanya itu, PT Inalum (Persero) juga telah membayar sebagian saham Freeport sebesar US$ 3,85 miliar atau hampir Rp 60 triliun. Sehingga saham Freeport mayoritas dimiliki oleh Indonesia, dengan nilai valuasi mencapai Rp 300 triliun.
“2018 Pak Jokowi mengatakan akan mengambil sebagian saham-saham yang dikelola asing, dan itu kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport. Kita (pemerintah Indonesia) beli hampir US$ 4 miliar, dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan itu,” tuturnya.
“Artinya Pak Jokowi membuat kebijakan membeli tidak sia-sia, sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai US$ 20 miliar, Rp 300 triliun,” pungkasnya.
