HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengakhiran operasional atau yang sering disebut sebagai pensiun dini PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) batubara dapat menghindari biaya kesehatan hingga US$ 230 miliar atau setara Rp 3.680 triliun pada 2050.
Koordinator Pembiayaan Berkelanjutan Institute for Essential Services Reform (IESR), Farah Vianda mengatakan, bahwa hal tersebut terjadi lantaran pensiun dini PLTU akan mengurangi polusi yang menyebabkan penyakit.
“Dengan skenario yang sejalan dengan Persetujuan Paris atau pembatasan suhu bumi 1,5 derajat Celcius, biaya kesehatan yang dapat dihindari dari pengakhiran operasional PLTU sekitar USD 230 miliar atau sekitar Rp3.680 triliun pada pertengahan abad ini,” ujar Farah dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com, Rabu (1/5).
Berdasarkan skenario yang sejalan dengan target Kemitraan Transisi Energi yang Berkeadilan Indonesia (JETP), pensiun dini PLTU batubara akan mampu mengamankan USD 150 miliar atau sekitar Rp 2.400 triliun pada 2050.
Sementara menurut Analis Kebijakan Iklim New Climate Institute, Reena Skribbe, suksesnya transisi energi di Indonesia akan bergantung pada integrasi politik dan kelembagaan ke dalam proses perencanaan menyeluruh.
Menurutnya, yang paling penting ialah pengarusutamaan keadilan di semua tingkatan pemerintahan.
Reena menuturkan, pensiun dini PLTU ini akan mengurangi tingkat polusi mencapai 12 persen berdasarkan skenario sesuai target JETP dan 18 persen berdasarkan skenario sejalan Persetujuan Paris.
Namun saat ini, masih terdapat 48 GW PLTU yang masih beroperasi dan 20 GW lainnya yang masih dalam rencana untuk dipensiunkan dini.
Berdasarkan data tersebut, maka dengan pengurangan pembakaran batubara setiap megawatt hour (MWh) akan memberikan manfaat ekonomi sekitar USD 30 atau sekitar Rp488 ribu.
“Jika dibandingkan dengan pendanaan JETP sebesar USD 22 miliar, maka biaya yang dapat dihindari dari pengurangan polusi udara besarnya berkali lipat,” tandas Reena.
